BALAI KOTA – Mulai tahun ini calon kontraktor yang mengerjakan proyek Pemkot Semarang dibatasi maksimal boleh mengerjakan lima proyek atau kegiatan sistem penunjukan langsung (PL). Lebih dari itu otomatis akan ditolak. Hal itu untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang.

”Untuk mendukung ini, kami terapkan sistem online. Server data yang ada di Bappeda akan dibuat jaringan ke setiap SKPD. Sehingga nantinya dapat dikroscek setiap perusahaan yang sudah mengerjakan maksimal lima pekerjaan PL,” ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Semarang Tavip Supriyanto, kemarin.

Selama ini, lanjut dia, satu bendera perusahaan diketahui dapat mengerjakan lebih dari lima pekerjaan pemerintah. Bahkan ada yang dapat mengerjakan hingga 16 proyek kegiatan. Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan dan sistem online ini diharapkan menjadi salah satu upaya meningkatkan manajemen pengelolaan pengadaan barang dan jasa. ”Saya yakin, hal ini akan mampu meningkatkan hasil dan kualitas pekerjaan dari kontraktor,” terangnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Agung Budi Margono, menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, hal itu memang menjadi salah satu rekomendasi dari konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Hal itu juga sudah diatur dalam Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” ujarnya.

Atas hal tersebut, pihaknya meminta pemkot benar-benar menjalankan aturan sesuai perundang-undangan yang ada. Menurut dia, pembatasan ini bahkan telah ditentukan bersadarkan rumus yang berkaitan dengan kemampuan. Dengan kata lain, jika pihak kontraktor melaksanakan pekerjaan melebihi kemampuan, tentunya berdampak pada hasil dan kualitas pekerjaan. ”Intinya agar pihak penyedia barang dan jasa itu fokus. Karena tidak hanya di penyediaan, mereka juga harus mengurus persoalan administrasinya,” sambung politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Agung juga sepakat dengan diterapkannya sistem online akan membuat pengadaan barang dan jasa terintegral antar dinas. Sehingga ketika ada penyedia barang yang melebihi ketentuan akan ditolak secara otomatis. ”Yang terpenting adalah pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini didukung bersama-sama. Terutama oleh seluruh anggota asosiasi pengusaha jasa dan konstruksi. Karena ini berkaitan dengan kejujuran mereka,” tukasnya. (fai/zal/ce1)