Ganjar Tawari DPD Ngantor di JDC

316
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak setuju dengan wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dia bahkan siap memfasilitasi anggota DPD asal Jateng dengan berkantor di aset milik pemprov. Yaitu di Java Design Centre (JDC) yang kini menjadi kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jateng.

Ganjar menegaskan pemprov siap memfasilitasi kinerja lembaga DPD. ”Saya minta kepada DPD di Jateng tidak usah buat kantor. Kembalikan uangnya, saya kasih kantor di tempat saya di Gubernuran. Mereka juga boleh rapat dengan saya. Bahkan saya purpose dan support. Ini lho persoalan Jateng saya kasihkan,” tegasnya.

Dia juga memberikan alternatif DPD bisa berkantor dan bekerja dengan menggunakan fasilitas dan aset milik Pemprov yaitu JDC di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang. Gedung aset Pemprov Jateng saat ini ditempati oleh lembaga ekonomi Kadin Jateng. ”Saya hanya menyarankan. Ini soal sensitivitas masing-masing,” pungkasnya.

Menurutnya kabar pembubaran DPD yang disebarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu lalu, hanya isu belaka. Kondisi politik saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukannya amandemen UUD 1945 karena DPD berada di dalam konstitusi negara. ”DPD itu kan ada di dalam konstitusi. Jadi kalau bicara membubarkan itu bicara amandemen. Saya kira dalam situasi seperti ini tidak menguntungkan kita membongkar-bongkar seperti itu,” katanya.

Dia menganggap, isu tersebut justru memancing politik transaksi. Sampai saat, ini DPD sebetulnya sudah mempunyai kekuatan dalam pengambilan keputusan negara. Terbukti, saat dirinya menjadi Ketua Komisi II di DPR RI dulu, keberadaan DPD dalam hal pengambilan keputusan sangat berpengaruh. Tinggal sampai di mana proaktif dari anggota DPD itu sendiri untuk diakui keberadaanya.

Anggota DPD asal Jateng Bambang Sadono justru berterimakasih kepada PKB yang menggulirkan wacana pembubaran DPD. ”PKB menganggap jika DPD tidak bisa diperkuat, lebih baik dibubarkan. Ini justru dorongan untuk memperkuat DPD,” katanya.

Menurutnya pernyataan PKB tersebut telah menjadi pancingan bagi pihak lain untuk tergerak memperkuat DPD. Sebab DPD juga dipilih oleh rakyat, sehingga legitimasinya sama dengan DPR. (amh/ric/ce1)