BKK Akan Segera jadi BPR

341

SEMARANG – Sebanyak 29 Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah tahun ini akan dimerger dan statusnya meningkat menjadi Bank Prekreditan Rakyat (BPR). Hal ini sebagai upaya untuk lebih menyehatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut.

Kepala Biro Perekonomian Setda Jateng Dadang Somantri mengatakan, saat ini kondisi 29 BKK tersebut sebenarnya sudah cukup sehat. Hanya saja memang harus dilakukan konsolidasi karena sudah cukup persyaratan dari statusnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro untuk ditingkatkan menjadi BPR.

Dengan menjadi BPR dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut juga dapat semakin meningkat. “Saat ini pun sudah dilakukan pengawasan, hanya saja dengan di bawah pengawasan OJK langsung maka masyarakat juga kian menyadari bahwa lembaga ini tidak main-main,” tegasnya.

Dengan percepatan konsolidasi ini, dari sisi aset, 29 Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang berada di Jawa Tengah tahun 2016 ini ditargetkan dapat tumbuh dari Rp 1,8 triliun pada 2015 lalu menjadi Rp 2 triliun di tahun ini.

Pihak Pemprov Jateng juga terus melakukan perbaikan kualitas ke-29 BKK ini. Di antaranya perbaikan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan penggunaan lembaga independen untuk menyeleksi baik direksi maupun karyawan. “Kami gunakan lembaga independen untuk mengantisipasi campur tangan siapapun. Harapannya yang masuk jadi karyawan dan direksi pun mereka yang profesional dan memiliki kompetensi yang mumpuni,” ujarnya.

Ke depan, BKK maupun BPR akan berperan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh OJK, bahwa seluruh BPR maupun BKK yang sehat nantinya dapat dilibatkan dalam penyaluran KUR. “Karena belum tentu bank umum memiliki akses hingga ke kecamatan. Intinya yang terutama adalah program KUR ini dapat sampai pada pelaku UMKM dengan baik,” pungkas Dadang. (dna/smu)