KENDAL—Sebanyak 16 desa di Kabupaten Kendal belum melaporkan penggunaan anggaran Bantuan Propinsi (Banprov) yang dikucurkan untuk perbaikan infrastruktur tahun 2015.Belasan desa yang bandel tersebut tersebut tersebar di Sukorejo, Cepiring, Weleri dan Limbangan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (Bapermas Pemdes) Kendal, Subaidi menuturkan dari 266 Desa di Kendal, ada 166 desa yang mendapat dana Banprov Jateng. Rinciannya 64 desa (Rp 100 juta), 55 desa (Rp 60 juta) dan 147 desa (Rp 40 juta). “Sedangkan 16 desa yang belum membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) yakni Kecamatan Sukorejo (1 desa), Limbangan (4 desa), Weleri (4 desa) dan Cepiring (7 desa),” katanya.

Selain LPj Banprov, ada juga beberapa desa yang belum melaporkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak dua desa. “Kendalanya lantaran SDM, biasanya karena pemahaman peraturan yang berbeda, dari pihak perangkat dan BPD. Ini dimaklumi, karena sistem pelaporan semacam ini merupakan hal baru bagi desa,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo berpesan kepada perangkat desa, agar jangan sampai bermain-main anggaran. Sebab jika bisa bermasalah dengan hukum maka bisa terjerat Undang-undang pembrantasan tindak pidana korupsi. Makanya setiap desa harus transparan dalam pengelolaan anggaran.

Caranya yakni setiap program pembangunan dan alokasi anggarannya yang sudah dibahas dalam Musyarawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ditempel di papan pengumuman. Sehingga masyarkat bisa mengetahui dan bisa melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran.“Semua harus transparan, mulai saat pembahsan musrenbangdes sampai tahap pelaksanaannya dan pelaporannya. Seluruh komponen masyarakat harus dilibatkan sehingga tidak ada penyalahgunaan yang dapat menjerat dalam kasus hukum,” paparnya.

Meski sudah ada himbauan transparansi anggaran, tapi banyak desa yang belum menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat. Seperti diakui Khoirudin, warga Gempolsewu, Kecamatan Rowosari. Ia mengaku jika pihak desa tidak pernah menginformasikan adanya musrenbang ataupun memasang laporan penggunaan dana desa.“Padahal desa ini masih banyak jalan rusak yang belum terjamah perbaikan. Kami sudah mengeluhkannya kepada pemerintah desa, tapi kenyataannya tidak muncul di hasil musrenbangdes,” tandasnya.

Hal senada dikatakan Rofi’i, warga Botomulyo, Kecamatan Cepiring. Ia mengaku jika desanya mendapatkan dana Banprov, karena memang tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa. “Tahunya kalau sudah dibangun,” akunya. (bud/zal)