SEMARANG – Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah mengaku kesulitan memenuhi jumlah unit rumah yang ditargetkan oleh pemerintah, khususnya untuk rumah subisidi. Sejauh ini per tahun pihaknya rata-rata mampu membangun rumah hingga 8.000 unit. Padahal pembangunan yang ditargetkan bisa mencapai 13.000 unit.

Wakil Ketua REI Jateng Bidang Tata Ruang Joko Santoso mengatakan, antara target dan realisasi sejauh ini memang masih jauh. Kemampuan pengembang membangun sejauh ini masih sekitar 8.000 unit per tahunnya.

Dijelaskan, jumlah pengembang rumah bersubsidi sebenarnya cukup banyak, meski mengalami penurunan. Yaitu sekitar 60 persen dari total 200 pengembang yang tergabung dalam REI Jateng. “Kalau dulu pengembang rumah FLPP ini ada sekitar 70 persenan dari pengembang yang ada, tapi sekarang berkurang. Namun begitu, proyek FLPP di Jawa Tengah masih tetap berjalan,” ujarnya, kemarin.

Berkurangnya pengembang dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini menurutnya tak lepas dari kesulitan mereka dalam mendapatkan lahan dengan harga yang sesuai dengan patokan harga rumah FLPP per unit. “Saat ini harga tanah terus naik. Meleset sedikit saja perhitungan, maka pengembang bisa rugi. Belum kalau tiba-tiba harga material naik, padahal harga rumah tidak bisa dinaikkan. Beda halnya dengan rumah komersil, harga bisa dinaik turunkan, karena tidak ada patokan,” imbuh Kepala Dewan Perwakilan Daerah (DPD) REI Jawa Tengah Bidang Promosi Humas & Publikasi Dibya K Hidayat.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan peninjauan ulang terkait patokan harga rumah FLPP di Jawa Tengah. Pihaknya mengusulkan koreksi harga rumah subsidi dari Rp 116 juta menjadi Rp 200juta per unitnya. “Tapi usulan ini juga sebetulnya dilema bagi kami. Di satu sisi, untuk membangun rumah dengan harga tanah yang sudah tinggi, berarti harga jual harus naik. Tapi di sisi lain, bila harga naik, maka banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses rumah murah tersebut,” timpal Joko.