KUDUS – Roda Pemerintahan Desa Padurenan sangat terganggu dengan tidak adanya kepala desa dan uang kas yang diduga dilarikannya. Kendati pelayanan masih bisa berjalan, namun tetap saja sangat mengganggu. Sebab, beberapa dokumen membutuhkan tanda tangan kepala desa, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain itu, warga di Desa Padurenan juga tidak bisa menikah sejak Oktober 2015 silam hingga sekarang. Selain itu, masyarakat yang mengurus pertanahan, seperti jual beli tanah dan transaksi lainnya harus mengurungkan niatnya.

Sebab, dalam pernikahan dan pertanahan, harus membutuhkan tanda tangan kepala desa langsung, tidak bisa diwakilkan. Sehingga, mau tidak mau warga harus menunggu kepala desa kembali ngantor. Bahkan, akibat tidak adanya kepala desa, pembuatan APBDes 2016 juga tidak bisa dilakukan.

Sejak 13 Oktober 2015 sampai saat ini, Kades Arif Chuzaimahtum belum pernah masuk kantor. “Memang berjalannya pemerintahan desa sangat terganggu, karena dokumen penting harus ditandatangani kades,” kata Asisten 1 Agus Budi Satriyo kemarin.

Sementara soal operasional balai desa, masih ada biaya. Pelayanan dasar dan kebutuhan operasional seperti pembayaran listrik dan operasional rutin masih bisa memakai PAD (pendapatan asli desa). Sehingga, kendati uang kas desa pada 2015 lalu sampai saat ini belum dikembalikan kades, pelayanan ke masyarakat tetap berjalan.

Hanya, pembangunan desa tidak bisa dilaksanakan, karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak ada. Termasuk penghasilan tetap perangkat. “Pelayanan tetap jalan, tapi secara keseluruhan roda pemerintahan desa jelas sangat terganggu,” terangnya.

Ditanya terkait biaya operasional 2015 yang diduga dibawa lari kades, Agus menegaskan, masih ada sumber lain yang digunakan. Salah satunya pendapatan asli desa (PAD). Karena informasinya Rp 426 juta yang diduga dibawa lari, tidak termasuk dari komponen PAD.