Tak Ingin Ada Dewan Oportunis

389

Dia mencontohkan dengan pemilu terbuka, ada anggota partai yang sebenarnya tidak dijagokan dan menduduki nomor paling bawah. Tapi berkat kemampuan mobilitas yang tinggi, dia bisa terpilih. Fenomana itu membuat PDIP mengoreksi diri. ”Partai memang harus bertanggung jawab atas semua anggota yang maju menjadi calon legislatif. Harus menjadi perwajahan ideal yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” paparnya. Jalan untuk mewujudkan hal tersebut menurut Hasto telah dirintis melalui komunikasi dengan sejumlah parpol lain.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak terlalu ambil pusing mengenai pemilu di dewan atau langsung. Sebab, dua-duanya sudah pernah dijalankan dan masing-masing punya plus minus.

Ketika menggelar keputusan politik tidak langsung, asumsinya hanya masuk di wilayah dewan. Kelebihannya, prosesnya simpel. Tapi masyarakat tidak terlibat secara langsung. Sedangkan kalau dilakukan secara langsung, rakyat benar-benar bisa memilih sesuai hati nurani.

”Lihat saja, calon yang punya duit banyak belum tentu menang. Di Surabaya, yang nggak punya duit malah menang total. Terbayang kalau itu masuk ke DPR, umpama ada partai politik yang tidak dominan, apa bisa menang? Jadi masalah ini harus digodok lebih matang lagi,” pungkasnya.

Rakerda Diperluas kemarin juga diisi dengan pelantikan anggota Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), dan pelantikan kepengurusan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN).

Pelantikan Baguna dilakukan Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning. Sementara pelantikan BSPN dilakukan Ketua Arif Wibowo. Turut hadir Wakil Sekjen Ahmad Basarah dan Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Sri Rahayu dan Hendrawan Supratikno, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wagub Heru Sudjatmoko. (amh/ric/ce1)