Desak Kaji Ulang Pajak Progresif

675

SEMARANG – DPRD Jawa Tengah meminta agar pemprov memikirkan ulang niatan menerapkan pajak progresif untuk kendaraan bermotor dari 200 cc menjadi 150 cc. Sebab, jika kebijakan ini mulai diterapkan justru bakal menyengsarakan rakyat kecil.

”Jika tujuannya hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lebih baik dari potensi pajak lain. Karena banyak yang masih belum tergarap maksimal,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto.

Dia menambahkan, mestinya pemprov kreatif untuk menggali potensi pajak dari sektor lain. Dibandingkan menerapkan pajak progresif, lebih baik pemprov menurunkan pajak kendaraan bermotor baru. Sebab, selama ini masyarakat Jateng membeli kendaraan di luar provinsi dan menggunakannya di Jateng. Untuk kendaraan baru Jateng mematok pajak 12,5 persen, sedangkan Jogjakarta maupun Jawa Timur 10 persen. ”Jika ini terus dipertahankan, motor di Jateng membeludak, tapi pajaknya masuk provinsi lain,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng Hendri Santosa berjanji bakal memperketat aturan pajak progresif kendaraan bermotor. Langkah ini dilakukan agar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kendaraan bermotor bisa terdongkrak.

Selama ini yang dikenakan pajak progesif adalah warga yang memiliki mobil lebih dari satu dengan nama pemilik dan alamat yang sama. ”Usulannya, warga yang terkena pajak progesif kendaraan bermotor bukan hanya warga yang memiliki lebih dari satu kendaraan dengan nama dan alamat sama,” katanya.

Kendaraan yang terkena pajak progesif tidak hanya mobil. Tetapi juga sepeda motor yang memiliki kapasitas mesin lebih dari 150 cc. Pihaknya juga akan memperhatikan nomor induk kependudukan (NIK) dalam memberikan kewajiban pajak progresif. Sebab, banyak warga punya kendaraan lebih dari satu, namun pendaftaran kendaraannya dengan alamat yang berbeda, sehingga tidak dikenakan pajak progresif. (fth/ric/ce1)

Silakan beri komentar.