DEMAK- Takut terkena kasus hukum membuat eksekutif maupun legislatif ogah menganggarkan dana hibah. Demikian disampaikan anggota Komisi B DPRD Demak, Tatiek Soelistijani di ruang Bina Praja, kemarin.

Menurutnya, dana hibah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun karena khawatir terjadi kasus hukum, akhirnya dana hibah tidak dapat dimanfaatkan lagi. “Jadi, sekarang ini susah sekali menganggarkan dana hibah,” katanya.

Karena tidak ada dana hibah, maka DPRD sekuat tenaga membantu mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan besaran anggaran lainnya. Misalnya menambah anggaran untuk bedah rumah warga kurang mampu. Bila sebelumnya hanya Rp 7,5 juta per rumah, kini anggarannya naik menjadi Rp 10 juta per rumah. Ini karena bahan material untuk membangun rumah juga naik drastis.

“Kita juga genjot peningkatan kesejahteraan warga lewat kegiatan padat karya. Namun, yang tercover baru 16 desa saja. Karena itu, kalau terkait dengan kesejahteraan masyarakat kita tidak pernah potong anggaran tersebut,”ujar Tatiek dari Fraksi PDIP ini. (hib/zal)