SEMARANG – Harga tanah yang terus melambung menjadi dilema para pengembang perumahan bersubsidi. Yaitu antara menaikkan harga atau menurunkan standar rumah yang diusung melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersebut.

Wakil Ketua REI Jateng Bidang Tata Ruang Joko Santoso mengatakan, harga tanah menjadi permasalahan utama bagi pengembang rumah bersubsidi di Jawa Tengah. Menurut mereka, antara harga tanah dengan harga rumah subsidi yang dipatok Rp 116 juta per unit, saat ini cukup sulit. Belum lagi bila harga material tiba-tiba melonjak.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan peninjauan ulang terkait patokan harga rumah FLPP di Jawa Tengah. Pihaknya mengusulkan koreksi harga rumah subsidi dari Rp 116juta menjadi Rp 200 juta per unitnya. “Tapi usulan ini juga sebetulnya dilema bagi kami. Di satu sisi, untuk membangun rumah dengan harga tanah yang sudah tinggi, berarti harga jual harus naik. Tapi di sisi lain, bila harga naik, maka banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses rumah murah tersebut,” kata Joko Santoso.

Disebutkannya, upah minimum kota/kabupaten di Jawa Tengah sebesar RP 1,9 juta. Sedangkan syarat untuk kredit rumah, angsuran harus sepertiga dari total pendapatan rumah tangga. “Angsuran rumah bersubsidi sekarang Rp 800 ribu. Berarti penghasilan minimal Rp 2,4 juta, bisa digabung penghasilan suami istri. Lha tapi nanti kalau dinaikkan jadi Rp 200juta, berat bagi mereka untuk merealisasikannya. Nah, ini dilema bagi kami,” ucapnya.

Dari situ pihaknya melihat ada dua kemungkinan. Yaitu menaikkan harga rumah atau menurunkan standar pembangunan, dari yang semula tipe 36 menjadi tipe 24 atau 27. “Karena umah subsidi ini tujuan awalnya adalah sebagai rumah inti. Setelah terbeli baru bisa dikembangkan pelan-pelan,” ujarnya.

Pun halnya dengan penggunaan material dalam konstruksi bangunan. Ia menilai saat ini masyarakat mengharapkan rumah dengan genteng beton, bata dan keramik. Padahal, konsep rumah bersubsidi awalnya tidak mensyaratkan material tersebut. “Awalnya rumah subsidi sebatas rumah sehat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dua hal ini yang akan kami usulkan, menaikkan harga atau mengembalikan ke standar awal,” tandasnya. (dna/smu)