Budidoyo (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
Budidoyo (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
Budidoyo (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
Budidoyo (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Rencana penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Semarang ditolak kalangan industri hasil tembakau (IHT). Mereka khawatir penerapan Perda akan mengancam penghidupan jutaan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

”Kami menemukan beberapa ketentuan pada Perda Kawasan Tanpa Rokok seperti Pasal 16 sampai 18 yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, khususnya terkait kegiatan penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau (AMTI) Indonesia Budidoyo, kemarin.

Ia berpendapat kegiatan-kegiatan tersebut seharusnya dibatasi dan bukan dilarang total seperti yang tertuang dalam Perda KTR Kabupaten Semarang. Menurut dia, Perda KTR itu juga mengatur tempat khusus merokok yang persyaratannya jauh melampaui ketetapan dalam PP No 109/2012.

”Dalam PP No.109/2012, tempat khusus untuk merokok ditetapkan sebagai ruangan terbuka yang berhubungan dengan udara luar, sedangkan dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Semarang mengatur hingga penentuan letak,” ujarnya.

Pernyataan sikap yang menolak Perda Kawasan Tanpa Rokok itu disampaikan Budidoyo usai beraudiensi dengan Biro Hukum Setda Jawa Tengah di Gubernuran.

Perwakilan IHT yang diterima Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I Biro Hukum Setda Jateng Lusi Arjuni itu antara lain dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia (Gemati), Komunitas Perokok Bijak, dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI).

Lebih lanjut Budidoyo mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menentang adanya peraturan KTR. Namun mengharapkan agar peraturan tersebut bersifat adil, berimbang, dan menjawab kekhawatiran masyarakat terkait perlindungan kesehatan. ”Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah penghasil tembakau dan cengkih terbaik di Indonesia, di mana terdapat ribuan petani yang menggantungkan hidupnya pada IHT sehingga Perda KTR harus mengakomodasi kepentingan kami tanpa mengurangi upaya perlindungan kesehatan,” katanya.

Pembina Komunitas Perokok Bijak Suryokoco mengatakan ada pasal yang dianggapnya sangat fatal dalam Perda tersebut. Di antaranya merokok di KTR akan dikenai sanksi kurungan 3 bulan dan denda Rp 50 juta. ”Kami khawatir ini dijadikan instrumen untuk menggenjot pendapatan daerah dengan penerapan denda,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I Biro Hukum Setda Jateng Lusi Arjuni mengaku menerima masukan dari semua pihak dalam setiap perumusan perda sebelum mendapat persetujuan dari gubernur. (ric/ce1)