SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah kecewa atas putusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menunjuk Budhi Rahardjo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang. Sebab, ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemalang, Budhi justru lebih layak mendapat hukuman.

”Kesan yang muncul, Sekda Pemalang bukannya mendapat hukuman tapi justru mendapat penghargaan berupa amanah menjadi Plt Bupati setempat. Padahal yang bersangkutan telah direkomendasikan untuk diberi sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo Teguh di ruang kerjanya, Rabu (3/2) kemarin.

Seperti diketahui, ada surat yang telah dibubuhi tanda tangan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Efffendi, Nomor B-1359/KASN/11/2015 tertanggal 30 November 2015, Sekda Pemalang direkomendasikan diberi sanksi karena dianggap melanggar PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pada pasal 4 angka 10, berbunyi PNS dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Pada Oktober 2015 Budhi Rahardjo ditengarai membuat lumpuh aktivitas Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Pemalang. Tindakan penarikan tiga PNS pada tubuh Panwas. Insiden penarikan personel PNS pada tubuh Panwas ditengarai sengaja setelah dibagi-bagikannya stiker dari Bawaslu mengenai netralitas PNS.

”Ketiga PNS tersebut, merupakan pegawai negeri Pemkab Pemalang yang diperbantukan pada sekretariat Panwas Kabupaten Pemalang. Mereka merupakan pejabat pengguna anggaran yang bisa mencairkan anggaran operasional termasuk gaji anggota Panwas dan PPL,” papar Teguh.

Nyaris semua dugaan pelanggaran yang terkait politik uang, lanjut Teguh, tidak ada yang sampai di meja pengadilan. ”Pengaturan politik uang, larangannya memang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2015 tapi sanksinya tidak diatur secara tegas sebagaimana dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden,” cetusnya. Hingga kini, Teguh sangat menyesalkan Budhi dtujuk sebagai Plt Bupati per 24 Januari 2016 berdasarkan SK Gubernur No 131/2016. (amh/fth/zal/ce1)