Dishubkominfo Kehilangan Rp 1,3 Miliar

234

UNGARAN-Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Semarang kehilangan pendapatan sebesar Rp 1,3 miliar pertahun. Imbas keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang menghapus penghitungan pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD) pengendalian menara telekomunikasi.

Pasalnya, sebelum keluar putusan MK nomor 46/PUU-XI/2014 tentang penghapusan pajak atau retribusi menara telekomunikasi, penghitungan retribusi menara telekomunikasi adalah 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Metode penghitungannya tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi.

“Untuk tahun 2015 dan 2016, retribusi menara telekomunikasi nol. Sebab sudah ada ketentuan untuk mengubah metode penghitungannya. Sehingga tidak ada pungutan retribusi sejak tahun 2015 lalu,” tutur Kasi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI), Dishubkominfo Kabupaten Semarang, Agus Tejo, Rabu (3/2) kemarin.

Menurut Agus, setiap tahun pihaknya ditarget memungut retribusi dari sekitar 242 menara. Di tahun 2014 saja, Dishubkominfo mampu mencari target pendapatan sebesar Rp 1,2 miliar. Sedangkan di tahun 2015 ini ditarget Rp 1,3 miliar, namun tidak bisa dilakukan pungutan menyusul ada aturan baru terkait retribusi menara telekomunikasi.

“Kami masih mencari formula penghitungan retribusi menara yang baru, sesuai yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Sebab penghitungannya tidak lagi menerapkan sesuai besaran NJOP,” imbuhnya.

Agus menambahkan, semua menara di Kabupaten Semarang sudah memenuhi perizinan, kecuali satu menara di daerah Susukan, Ungaran Timur. Padahal menara yang berada sekitar 8 meter dari jalan tol Semarang-Bawen itu sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu, tetapi tidak dilengkapi perizinan. Sebab titik menara tersebut tidak sesuai zonasi yang telah ditentukan. Selain itu, lokasinya sangat dekat dengan jalan.

“Menara itu sudah berdiri baru mengajukan izin. Setelah dicek, lokasinya tidak tepat sebab berada 8 meter dari jalan tol. Kami sudah minta agar dibongkar dan diundurkan sekitar 100 meter dari jalan tol. Tetapi sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan. Kami khawatir jika roboh akan membahayakan pengguna jalan,” terangnya. (tyo/ida)