SEMARANG – Polemik terkait dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar kepada Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) akhirnya membuat pemprov angkat bicara. Pemprov menyatakan hibah yang dialokasikan pada APBD 2016 tersebut direncanakan untuk menggelar operasi pasar.

”Hibah terkait pemanfaatan untuk program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok Jawa Tengah melalui operasi pasar,” ujar Kepala Biro Humas Setda Jawa Tengah Sinoeng N Rachmadi. Hal tersebut didasarkan pada gejolak harga kebutuhan pokok akan berdampak luas terhadap hajat hidup orang banyak, roda perekonomian daerah dan inflasi.

Karenanya diperlukan antisipasi dengan melakukan pengendalian harga di pasar. Salah satu caranya melalui operasi pasar. Sinoeng menambahkan sesuai UU 23 tahun 2014, penerima hibah harus berbadan hukum. Maka ditunjuk CMJT sebagai satu-satunya Perusda yang bergerak di bidang perdagangan pangan. ”CMJT bertugas melaksanakan operasi pasar dengan harga di bawah pasar karena telah mendapat alokasi subsidi untuk mengganti operasional ongkos transpot, bongkar muat dan kemasan dari anggaran hibah,” tandasnya.

Dalam melaksanakan operasi pasar, CMJT sesuai dengan rekomendasi teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Jawa Tengah. Rekomendasi yang diberikan merupakan hasil kajian dan evaluasi tim dalam melakukan pemantauan kenaikan dan gejolak harga.

Meski begitu lanjutnya, hibah uang ke CMJT berada pada RKA PPKD Biro Keuangan dan belum digunakan. Sebab masih menunggu persetujuan dari DPRD. ”Bilamana tidak ada persetujuan dari dewan, maka anggaran hibah tersebut tidak akan dilaksanakan,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Asfirla Harisanto mengatakanbakal menyampaikan hasil rapat kerja dengan CMJT kepada pimpinan dewan. Sebab pemanggilan CMJT atas perintah pimpinan dewan. Karena pemberian dana hibah ke CMJT ternyata belum dibarengi pembahasan di DPRD. ”Pimpinan dewan akan memanggil TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk mempertanyakan persoalan ini,” katanya.

Pemprov memberikan bantuan hibah ke Perusda CMJT sebesar Rp 1,5 miliar. Ternyata hibah tanpa sepengetahuan dan pembahasan dengan DPRD. Hibah itu dinilai tidak masuk akal karena mestinya dana yang diberikan adalah penambahan modal. (ric/ce1)