BUTUH PENANGANAN: Petugas kepolisian menggendong salah seorang eks anggota eks Gafatar saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang beberapa waktu lalu. Eks Gafatar meminta aset lahan mereka di Mempawah, Kalbar dikembalikan sebagai modal hidup ke depan. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
BUTUH PENANGANAN: Petugas kepolisian menggendong salah seorang eks anggota eks Gafatar saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang beberapa waktu lalu. Eks Gafatar meminta aset lahan mereka di Mempawah, Kalbar dikembalikan sebagai modal hidup ke depan. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
BUTUH PENANGANAN: Petugas kepolisian menggendong salah seorang eks anggota eks Gafatar saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang beberapa waktu lalu. Eks Gafatar meminta aset lahan mereka di Mempawah, Kalbar dikembalikan sebagai modal hidup ke depan. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
BUTUH PENANGANAN: Petugas kepolisian menggendong salah seorang eks anggota eks Gafatar saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang beberapa waktu lalu. Eks Gafatar meminta aset lahan mereka di Mempawah, Kalbar dikembalikan sebagai modal hidup ke depan. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Para eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Jawa Tengah meminta seluruh aset yang berada di Mempawah, Kalimantan Barat dikembalikan untuk modal hidup ke depan. Karena itu, Gubernur Ganjar Pranowo menginstruksikan kepada jajaran Badan Kesbangpolinmas untuk melacak aset-aset tersebut.

Dijelaskan Ganjar, ada kejanggalan dalam pengurusan aset ini. Sebab, tidak ada yang tahu, dengan siapa mengurus seluruh aset tersebut. Karena itu, pihak kepolisian akan dikerahkan untuk melacak sistem kepemilikan tanah (SKT) yang berlaku di lahan milik Gafatar di Kalimantan Barat.

”Mereka bilang satu hektare sawah bisa menghasilkan 12 ton. Jadi mereka pasti pakai pupuk dan punya kelompok tani. Kita bisa melacak asetnya melalui itu, dan sekaligus mencari aktor yang membeli tanah untuk mereka,” katanya.