Tomy Winata Siap Garap Jateng Park

280

SEMARANG – Tiga investor tertarik menggarap proyek Jateng Park. Ketiga calon penanam modal tersebut adalah Grup Panin Bank, Grup Artha Graha, dan Jawa Timur Park. Realisasi pembangunan tempat wisata tersebut hingga kini masih terkatung-katung karena izin dari Kementerian belum turun.

”Sudah ada tiga investor yang mengajukan penawaran kepada kami. Ada dari grupnya Panin Bank, Artha Graha dan Jawa Timur Park, semua dari luar daerah,” kata Sekda Jawa Tengah Sri Puryono, Minggu (31/1). Artha Graha sendiri merupakan kerajaan bisnis milik pengusaha ternama, Tommy Winata.

Meski begitu, penawaran dari tiga investor pengembangan Wana Wisata Penggaron menjadi kawasan wisata Jateng Park tersebut masih dipelajari oleh Pemprov Jateng. Selain itu, izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) juga belum turun.

Dikatakannya, izin Menteri LHK mengenai perubahan pemanfaatan hutan produksi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai interchange di ruas Tol Semarang-Bawen sebagai akses menuju Jateng Park sudah di atas meja menteri masing-masing. ”Dua surat sudah di meja menteri, dijanjikan paling lama tiga hari sampai seminggu sudah turun,” tambahnya.

Dikatakannya, saat ini pemprov masih fokus pembahasan rencana bisnis bersama Perum Perhutani. ”Setelah rencana bisnis tersebut selesai, proses berikutnya bisa lebih cepat,” tuturnya. Ia optimistis rencana pembangunan Jateng Park yang nilai investasinya diperkirakan hingga mencapai Rp 2 triliun dapat terlaksana. ”Kalau semuanya lancar, prosesnya cepat. Tetapi regulasinya ternyata tidak semudah itu, membuat gemas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Jawa Tengah Peni Rahayu menyatakan, surat izin tertuang dalam Permen sudah di tangan menteri. ”Tetapi kemudian dikembalikan lagi untuk dimintakan persetujuan ke masing-masing Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.

Hal itu masuk akal karena pada pengaturan dalam Permen tersebut tidak hanya pemanfaatan hutan produksi saja melainkan menyangkut rehabilitasi, perlindungan dan tata ruangnya (planologi). ”Mudah-mudahan bulan ini bisa selesai, waktu dua pekan tiga Dirjen saya kira bisa semuanya terparaf. Kalau tidak kami akan menghadap ke Pak Dirjen lagi,” tuturnya.

Ia menegaskan jika payung hukum yang tertuang dalam Permen keluar, tidak perlu izin lagi dan Perum Perhutani sebagai pihak pengelola cukup mengubah rencana pemanfaatan hutan dari wana wisata menjadi kawasan wisata. (ewb/ric/ce1)