BERI PENGHORMATAN: Gubernur Ganjar Pranowo memberi salam penghormatan kepada para PNS yang pensiun, kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI PENGHORMATAN: Gubernur Ganjar Pranowo memberi salam penghormatan kepada para PNS yang pensiun, kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai Jumat tanpa Kendaraan Bermotor bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemprov agaknya masih disepelekan. Masih banyak PNS yang melanggar. Mereka mengakali aturan itu dengan memarkir mobil atau motor di luar gubernuran.

Meski Gubernur Ganjar Pranowo pernah ’menilang’ PNS yang ketahuan parkir di Taman Menteri Supeno, para PNS rupanya tetap tidak jera. Mereka masih saja berusaha mencari tempat aman untuk menyembunyikan kendaraan di seputar Jalan Pahlawan agar tidak terlalu jauh berjalan menuju kantor.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Amir Darmanto mendorong agar gubernur menindak tegas para pelanggar peraturan. Menurutnya, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan kepadatan lalu lintas ini patut diapresiasi dan harus dipatuhi semua jajaran di bawah gubernur.

”Tapi sampai sekarang, saya memang melihat sendiri masih banyak yang parkir. Seharusnya, peringatan bagi para pelanggar harus punya efek jera. Mungkin bisa dengan denda uang. Nanti uang dendanya dikumpulkan untuk menggelar kegiatan sosial atau apa,” ucapnya.

Jika tidak mau berurusan dengan uang, sanksi yang biasanya diberlakukan untuk pengendara umum, juga pas untuk diterapkan. Yaitu menggembosi atau mengunci roda mobil yang melanggar. Dengan begitu dia yakin PNS pelanggar aturan akan jera. ”Tidak menutup kemungkinan ketegasan ini berjenjang. Mungkin tegur dahulu,” katanya.

Sementara itu, Sekda Jawa Tengah Sri Puryono menjelaskan, selama ini para pelanggar hanya mendapatkan sanksi peringatan saja. Belum ada tindakan yang lain. ”Ini kan baru tahap uji coba. Jadi hanya ditegur atau diperingatkan saja,” ucapnya.

Dulu, lanjutnya, Gubernur Ganjar sempat melakukan sidak langsung dengan mengitari tempat-tempat yang memungkinkan untuk menyembunyikan kendaraan bermotor para PNS. Dan ketika ketahuan, langsung dicatat pelat nomornya dan diundang ke ruangan gubernur untuk diberi pembinaan. (amh/ric/ce1)