SARANG WALET- Komplek Bangunan Benteng Willem Ambarawa yang dikuasai TNI AD dimanfaatkan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Selain itu juga untuk rumah sarang walet. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SARANG WALET- Komplek Bangunan Benteng Willem Ambarawa yang dikuasai TNI AD dimanfaatkan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Selain itu juga untuk rumah sarang walet. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SARANG WALET- Komplek Bangunan Benteng Willem Ambarawa yang dikuasai TNI AD dimanfaatkan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Selain itu juga untuk rumah sarang walet. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SARANG WALET- Komplek Bangunan Benteng Willem Ambarawa yang dikuasai TNI AD dimanfaatkan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Selain itu juga untuk rumah sarang walet. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN- Sejumlah pengusaha sarang walet di Kabupaten Semarang ngemplang pajak. Tidak ada satupun pendapatan dari pajak sarang walet, padahal memiliki potensi penghasilan yang cukup besar.

Kabid Pajak Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang Aris Abadi mengatakan, ada sekitar 12 usaha rumah burung walet yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Semarang. Salah satunya yang paling besar potensinya di komplek bangunan Benteng Willem Ambarawa milik TNI AD yang disewa pengusaha walet. Padahal pajak sarang burung walet telah diatur dalam Perda No 12 Tahun 2013. “Sesuai aturan penghitungan pajak self assisment berdasarkan nilai jual sarang walet. Yakni sebesar 10 persen dari nilai jualnya,” ujarnya, Senin (25/1) kemarin.

Aris mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan ke lapangan terkait kondisi usaha rumah walet. Memang ada yang sudah berubah fungsi menjadi sarang burung writi, namun masih banyak juga yang ada waletnya. Di tahun 2015 lalu pajak sarang burung walet ditarget sebesar Rp 10 juta, namun tidak dapat terealisasi. Sedangkan di tahun 2016 ini targetnya masih tetap sama, sebab target pendapatan di tahun sebelumnya masih belum tercapai. “Kami berharap pengusaha walet punya kesadaran untuk mematuhi kewajibannya. Untuk di Beteng Pendem Ambarawa, status pengusaha walet sebagai penyewa sebab bangunannya milik TNI. Kami sudah surati Kodam untuk difasilitasi bertemu dengan pengusaha waletnya. Namun sulit saat dihubungi,” keluhnya.

Sementara itu Kasi Perencanaan dan Pendapatan DPPKAD Kabupaten Semarang, Edhy Purwanto mengatakan, pihaknya akan membentuk tim pemeriksa pajak daerah untuk pajak yang bersifat self assessment. Harapannya tim pemeriksa pajak ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.“Kami harap wajib pajak self assessment jujur dalam menghitung pajak yang harus mereka bayar,” ungkapnya. (tyo/zal)