TAK MILIKI IZIN: Plt Kabid Perdagangan Disperindag Pemkab Demak, M Ribat (kanan) bersama jajarannya saat sidak Pertamini di wilayah Kecamatan Guntur. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
TAK MILIKI IZIN: Plt Kabid Perdagangan Disperindag Pemkab Demak, M Ribat (kanan) bersama jajarannya saat sidak Pertamini di wilayah Kecamatan Guntur. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
TAK MILIKI IZIN: Plt Kabid Perdagangan Disperindag Pemkab Demak, M Ribat (kanan) bersama jajarannya saat sidak Pertamini di wilayah Kecamatan Guntur. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
TAK MILIKI IZIN: Plt Kabid Perdagangan Disperindag Pemkab Demak, M Ribat (kanan) bersama jajarannya saat sidak Pertamini di wilayah Kecamatan Guntur. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)

DEMAK- Usaha penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam skala kecil yang disebut dengan Pertamini di wilayah Demak menjadi perhatian serius Pemkab Demak. Keberadaan Pertamini dianggap ilegal dan tidak memenuhi standarisasi layaknya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Pemkab Demak, Eko Pringgolaksito melalui Plt Kabid Perdagangan, M Ribat mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan terpadu terhadap usaha Pertamini secara persuasif. Ini untuk menindaklanjuti surat dari Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan Nomor 2.11/SPK/SD/102015 perihalm legalitas usaha Pertamini tertanggal 21 Oktober 2015.

Dalam pendataan yang dilakukan dalam dua bulan terakhir ini, setidaknya sudah tercatat ada 14 usaha Pertamini yang tersebar di beberapa kecamatan. Ribat juga menegaskan, bahwa sesuai peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM pada daerah yang belum terdapat penyalur disebutkan bahwa, untuk dapat menyalurkan BBM itu, maka sarana penyaluran wajib memenuhi persyaratan tekhnis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam pasal 6 juga disebutkan, bahwa syarat menjadi sub penyalur adalah anggota atau perwakilan masyarakat yang memiliki kegiatan usaha dagang atau unit usaha BUMDes.