Pemprov Harus Siapkan Pengganti JT

128

SEMARANG – Kalangan dewan mendesak Pemprov Jawa Tengah menyiapkan pengganti jembatan timbang (JT). Sebab, mulai tahun ini jembatan timbang diambil alih pemerintah pusat dampak dari Undang-Undang No 23 tahun 2014. Ironisnya, jembatan yang diambil alih hanyalah yang ada di jalan nasional.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso mengatakan, dari 16 jembatan timbang hanya sembilan. Selain itu yang melintas di jalan provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya aturan baru, otomatis semua jembatan selain di jalan nasional tak bisa dioperasikan. ”Harus ada pengganti jembatan timbang, terserah nanti namanya apa. Ini sangat mendesak,” katanya, kemarin.

Saat jembatan timbang masih beroperasi kondisi jalanan banyak yang rusak. Seperti yang terlihat di sepanjang jalan di Magelang. Apalagi sekarang ketika jembatan tak beroperasi. Sebab, jembatan timbang ini merupakan salah satu jalan untuk mengendalikan muatan di jalanan. ”Kalau tidak ada pengendali muatan, anggaran infrastruktur yang besar pasti tak berpengaruh,” ujarnya.

Tahun ini Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran Rp 2,5 triliun. Anggaran itu bakal dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di jalan. ”Kami berharap pemprov segera mengambil langkah cepat, agar pembangunan infrastruktur tidak sia-sia,” tambahnya.

Dewan mendesak, pemprov benar-benar menyiapkan inovasi untuk pengendali muatan di Jawa Tengah. Ini sangat penting, karena Jateng merupakan jalur utama yang digunakan melintas kendaraan bermuatan besar. ”Jika tak ada pengendali ini sangat berbahaya. Bisa merusak jalan yang sudah bagus,” kata anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Muhammad Ngainirricardl.

Selain merusak jalan, kendaraan yang melebihi muatan menjadi pemicu kecelakaan. Sebab, muatan berlebihan membuat kondisi kendaraan bisa patah as dan lain-lain. Tidak jarang, kecelakaan ini menyebabkan nyawa orang melayang di jalanan. Untuk itulah harus ada solusi konkret, mengingat jalan provinsi cukup banyak dan merupakan akses keluar masuk ke Jawa Tengah. ”Jalan provinsi juga harus ada pengendali muatan, jika tidak bisa berbahaya,” tambahnya. (fth/zal/ce1)