MANYARAN- Dituntut pidana 5 tahun penjara, petani buta huruf yang terjerat perkara dugaan korupsi penyelewengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Teguhan, Kabupaten Grobogan tahun 2014, Sakimin menyatakan siap melakukan sumpah pocong bahwa dirinya tidak menikmati uang tersebut. Hal itu disampaikan Sakimin dalam sidang beragendakan pembelaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang.

“Saya berani sumpah pocong dipersidangan ini. Demi anak cucu, saya tidak ada seperserpun menikmati uang itu,” kata Sakimin dihadapan majelis hakim yang dipimpin Suprapti penuh haru.

Sementara kuasa hukumnya Nugroho Budiantoro dalam pledoinya (pembelaan) menyatakan berdasarkan keterangan saksi fakta, saksi ahli dan saksi meringankan serta keterangan klienya (Sakimin,red) dan keterangan alat bukti yang diajukan jaksa dihadapan persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara. “Semuanya jelas mengarah ke Andik Poedjo Soebroto (terdakwa lain) sebagai pelakunya. Bahwa perbedaan didalam pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 dan ayat 1 ke 2 yang artinya mereka yang melakukan, suruh melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan perbuatan,”kata Nugroho kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (22/1).

Nugroho mengatakan dalam dakwaan jaksa terhadap klienya yang menyatakan semua proyek diatur oleh terdakwa (Sakimin,red) sehingga klienya yang memiliki usaha kecil-kecilan jual kayu Jati bisa menang dalam lelang pengadaan proyek tersebut adalah salah. “Bagaimana tidak klien kami (Sakimin,red) tidak bisa baca dan tulis. Klien kami Cuma seorang petani yang memiliki usaha toko kayu kecil-kecilan di desa dengan stempel tokonya Jati Semi,”tandasnya.

Atas pembelaan tersebut, jaksa menyatakan akan mengajukan replik pada sidang selanjutnya dan oleh majelis menunda sidang hingga Selasa, 29 Januari 2016 mendatang.

Sebelumnya, jaksa pada Kejari Purwodadi, Djohar Arifin menuntut Sakimin dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 4 bulan kurungan.Sementara terdakwa Andik Poedjo Soebroto dituntut 7 tahun dan denda Rp 50juta subsidair 4bulan kurungan serta diwajibkan membayar Uang Penganti (UP) kerugian negara Rp 500.520.000 subsidair 2 bulan kurungan. (jks/zal)