Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. (DOK JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. (DOK JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendesak perubahan status Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PDBKK) menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebab, jika BPR BKK di seluruh Jateng digabung dengan status PT, modalnya bisa menyentuh angka Rp 2 triliun.

“Sebagai terobosan, besaran modal akan digunakan untuk kredit produktif, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). PT BPR BKK bisa menjadi mitra bank BUMN atau Bank Jateng,” ucapnya.

Ganjar mengakui, Jateng lebih lambat daripada Jatim dalam penerapannya. Perubahan akan memperpendek prosedur dan manajemen lantaran Pemprov bisa secara langsung mengendalikannya. ”Aset-aset kecil yang dikelola, seperti raja kecil di daerah-daerah, bisa diintervensi. Akses usaha kecil menengah bisa langsung dan cara untuk melawan renternir,” ujarnya.

Masalah permodalan memang tergolong penting mengingat BPR BKK akan bersaing dengan program kredit usaha rakyat (KUR). Terlebih bunga KUR akan turun dari 22 persen menjadi 9 persen karena ada suntikan modal BUMN Rp 10,5 triliun. Karena itu, Ganjar akan memerintahkan BPR BKK melawan renternir dan memberikan akses modal yang mudah, cepat, dan ringan. “Sebenarnya ini well consolidated. Apalagi Bank Jateng sekarang tidak bisa bergerak. penyertaan modalnya sangat terbatas. Hanya Rp 40-60 miliar. Juga malah memberikan kredit konsumtif PNS untuk beli rumah, mobil, kawinan, dan sunat,” tandasnya.

Ganjar mengaku tidak akan memberikan penjelasan secara langsung kepada Komisi C yang kurang setuju dengan program ini. Anggota Komisi C Yahya Haryoko sempat membeberkan kekhawatirannya jika pelayanan unit bisnis mikro dan kecil akan terkendala akses dengan perubahan ini. “Nanti bisa dijelaskan ke Komisi C dasar teori dan sosiologisnya. Kalau perlu Gubernur langsung,” tegasnya. (amh/smu)