Janji Rampungkan 20 Raperda

167

SEMARANG – Tahun ini DPRD Jawa Tengah menargetkan bisa merampungkan 20 Raperda. Target ini dinilai realistis, meskipun di 2015 dewan hanya berhasil merampungkan 10 Perda dari 19 yang ditargetkan. Dewan mengklaim yang terpenting adalah kualitas, bukan hanya sebatas kuantitas.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan, target untuk merampungkan 20 prolegda tidak berlebihan. Sebab, pada 2015 kinerja DPRD lebih unggul dibandingkan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur dalam pengesahan peraturan daerah. DPRD DKI Jakarta hanya menyelesaikan 5 perda dari 17 raperda atau 29 persen; Jawa Timur hanya rampung 14 dari 28 raperda atau 50 persen serta Jawa Barat merampungkan 11 perda dari 30 raperda atau 46 persen. ”Jateng bisa merampungkan 10 dari 19 Raperda. Ini sudah bagus karena sudah selesai 52 persen,” katanya, kemarin.

Kinerja DPRD tidak hanya bisa dilihat dari target pencapaian raperda. Ia mengklaim tidak hanya sebatas kuantitas, tapi lebih ke kualitas. Artinya bagaimana produk raperda yang dihasilkan bisa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah. ”Jadi ini yang sangat penting bisa memberikan kontribusi positif dan bermanfaat, bukan justru menyusahkan,” ujarnya.

Dari 20 Raperda yang ditargetkan, 9 di antaranya merupakan luncuran dari 2015. DPRD optimistis semua bisa dirampungkan sesuai target yang sudah ditentukan. Sebab, raperda yang sedang digagas benar-benar dibutuhkan untuk masyarakat Jawa Tengah. Seperti misalnya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sesuai dengan kondisi masyarakat provinsi ini sebagai petani. ”Sekarang sudah ada dua yang dikonsultasikan di Kemendagri. Jadi bulan ini bisa digedok,” tambahnya.

Wakil Ketua Badan Pembuat Perda DPRD Jawa Tengah, Yudhi Indras mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan pembuatan perda terlambat. Bahkan, dalam sejumlah kasus pengajuan raperda oleh eksekutif tidak langsung disertai naskah akademik dan draf raperda. Sebenarnya untuk pembahasan raperda di tangan Badan pembuat Perda paling lama 14 hari. Kemudian diserahkan ke komisi atau panitia khusus untuk dibahas. ”Kalau masih kosong seperti ini kan jelas membutuhkan waktu lama,” tambahnya. (fth/ric/ce1)