Penggunaan Wajib Dipublikasikan

125

SLAWI – Upaya transparansi terhadap warga desa terkait penyerapan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa. Kepala Bapermades Prasetyawan menegaskan semua kepala desa wajib mencantumkan anggaran publikasi di APBDes yang disusunnya.

“Ketentuan itu juga sudah diatur dalam UU nomor 6/ tahun 2014 tentang desa. Dengan publikasi masyarakat bisa mengetahui apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan perencanaan, atau bahkan menyimpang. Bisa jadi proyek fisik itu dipindahkan lokasinya oleh pemerintah desa dan tidak bisa dikontrol oleh warganya,” ujarnya.

Diakuinya pagu Dana Desa dimasing – masing desa tidak sama tergantung pada luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan tingkat kesulitan geografis. “Dana desa yang diterima masing- masing desa tahun ini rata – rata Rp 600 juta atau mengalami kenaikan 15 persen dari tahun 2015. Sementara ADD dari APBD II mengalami kenaikan signifikan dari Rp 114 millar tahun ini menjadi Rp 120 millar. Dan masing – masing desa mendapat kucuran ADD rata – rata Rp 400 juta,” ujarnya.

Selain kucuran dua dana tersebut desa juga akan mendapat dana PDPM (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat) dari APBD II masing -masing Rp 100 juta. “Khusus dana PDPM sesuai draf akan dicairkan Mei hingga Juni 2016. Draf Perbup tentang PDPM begitu cair langsung masuk ke rekening kas desa, dan sudah harus dipertanggungjawabkan penggunaannya pada Oktober 2016,” tuturnya.

Program PDPM tersebtu akan difokuskan untuk terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa, mengurangi pemukiman kumuh, dan mengikis budaya BABS (buang air besar sembarangan). (her/jpnn/ric)