Dua Kepala Desa Ditahan Kejari

Kasus Prona Tahun 2013

240
BERI KETERANGAN : Kasi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan, Nyoman Suji Agusdina Aryartha, didampingi Jaksa Fungsional, saat memberikan keterangan terkait penahanan dua Kepala Desa, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
BERI KETERANGAN : Kasi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan, Nyoman Suji Agusdina Aryartha, didampingi Jaksa Fungsional, saat memberikan keterangan terkait penahanan dua Kepala Desa, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
BERI KETERANGAN : Kasi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan, Nyoman Suji Agusdina Aryartha, didampingi Jaksa Fungsional, saat memberikan keterangan terkait penahanan dua Kepala Desa, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
BERI KETERANGAN : Kasi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan, Nyoman Suji Agusdina Aryartha, didampingi Jaksa Fungsional, saat memberikan keterangan terkait penahanan dua Kepala Desa, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)

KAJEN – Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan, Kamis (21/01) menahan mantan Kepala Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Ilyas Kaliri karena melakukan penarikan dana terhadap warga yang mengikuti program Proyek Operasi Nasional Agraria atau Prona tahun 2013 lalu, sejumlah Rp 64 juta.

Kasus Prona di Desa Pakumbulan mencuat atas laporan warga yang merasa kecewa, dengan kebijakan Ilyas Kaliri. Ilyas memungut biaya Prona sebesar Rp 800 ribu hingga Rp 1,3 juta, tidak berdasarkan luasan tanah yang akan diajukan sertifikat.

Namun lebih mengutamakan pada warga desa yang mampu secara ekonomi, mendapatkan prioritas Prona daripada warga yang kurang mampu. Padahal Prona seharusnya diperuntukkan bagi warga desa yang kurang mampu. Sebab salah satu syarat mengikuti program Prona adalah warga miskin dan Prona sendiri tidak dipungut biaya karena didukung DIPA ABPN Pusat.

Kasi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan, Nyoman Suji Agusdina Aryartha, mengatakan bahwa ditahannya mantan Kepala Desa Pakumbulan, Ilyas Kaliri, karena yang bersangkutan melanggar Pasal 12 E dan Pasal 11 UU RI No.31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.