Penyidik Bidik Pejabat PT Adhi Karya

Terkait Dugaan Jual Beli Tanah Disposal

155

UNGARAN-Polres Semarang akan memanggil sejumlah pejabat PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek jalan tol Semarang-Solo sesi III, di ruas Bawen, Km 0. Pemeriksaan tersebut merupakan buntut adanya penambangan tanah disposal yang dikirim ke proyek pembangunan bandar udara di Kota Semarang.

Saat ini, Polres Semarang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus dugaan penjualan tanah disposal dari proyek pembangunan jalan tol tersebut. Dalam waktu dekat, penyidik akan mengklarifikasi koordinator armada angkutan tanah disposal.

“Saksi-saksi di lapangan sudah kami mintai keterangan dan sudah mengarah pada beberapa nama. Dalam waktu dekat, kami juga akan memanggil pemilik pekerjaan (PT Adhi Karya),” tutur Kasatreskrim Polres Semarang, AKP Herman Sophian, Rabu (20/1) kemarin.

Herman menambahkan, pihaknya masih akan mencari alat bukti dan keterangan saksi. Pasalnya, saat ini baru dugaan. Sedangkan pembuangan tanah disposal tersebut sudah ada anggarannya. Sehingga ada kecurigaan terkait penggunaan anggaran tersebut. “Kami masih menduga, sehingga perlu pendalaman penyelidikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Semarang, AKP Rendi Andi menambahkan, aktivitas proyek yang berkaitan dengan lalulintas jalan raya seperti pengangkutan tanah disposal di jalan tol Bawen harus memiliki Analisa Dampak Lingkunggan (Amdal) Lalu Lintas (Lalin). Sedangkan untuk proyek penambangan tanah disposal belum ada Amdal Lalin.

“Belum ada pengajuan Amdal Lalin pada proyek tersebut. Padahal, proyek itu bersinggungan dengan aktivitas lalulintas jalan raya sehingga harus atau wajib mengurus Amdal Lalin. Sebab dikhawatirkan akan mengganggu dan membahayakan pengguna pengendara kendaraan lainnya,” ujarnya.

Ditambahkan Kasatlantas, Amdal Lalin diperlukan untuk melihat dampak lalu lintas atas adanya aktivitas di lokasi pengerukan tanah maupun pengangkutannya. Setiap kali ada pengajuan Amdal Lalin, nantinya akan dilakukan analisa oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Satlantas termasuk kajian dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). “Amdal Lalin juga sebagai dasar untuk pengajuan izin-izin lainnya seperti IMB, atau Amdal dari BLH,” pungkasnya. (tyo/ida)