SAKIT JANTUNG: Bos KSP Intidana Handoko terbaring lemah dan harus diinfus di rumah tahanan Mapolda Jateng. (PRAMUDYA FOR JAWA POS RADAR SEMARANG)
SAKIT JANTUNG: Bos KSP Intidana Handoko terbaring lemah dan harus diinfus di rumah tahanan Mapolda Jateng. (PRAMUDYA FOR JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Belum puas mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tim kuasa hukum sekaligus Pendiri Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP) Intidana Handoko, Pramudya kembali mengadu ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI).

Pegaduan tersebut terkait tidak dibebaskanya kliennya Handoko oleh Polda Jawa Tengah yang terjerat perkara dugaan penipuan cek kosong yang dilaporkan bos perusahaan Kapas Selection dan Cinderella Heryanto Tanaka.

Pramudya menyatakan pengaduan tersebut diajukan pihaknya untuk meminta perlindungan atas terjadinya pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan Polda Jateng terhadap kliennya Handoko yang kini masih ditahan di rumah tahanan (Rutan) Mapolda Jateng, padahal kliennya dalam kondisi sakit Jantung.

Menurutnya, dalam putusan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang jelas memerintahkan Polda Jateng untuk membebaskan Handoko. ”Kami sengaja mengadu ke pihak-pihak tersebut karena kami anggap ada pelanggaran HAM dan hukum yang dilakukan polda terhadap klien kami (Handoko, Red),” kata Pramudya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (20/1).

Dalam surat pengaduan tersebut, lanjut Pramudya, untuk Menko Polhukam diajukan langsung oleh General Manager Jaeny yang terdaftar dengan nomor register 3483061. Sedangkan untuk yang Komisi III DPR RI langsung diajukan pihaknya sebagai kuasa hukum dengan nomor register 00558 diterima melalui bagian tata persuratan.

Pramudya juga menjelaskan, KSP Intidana secara legal formal berdiri sejak 21 Mei 2001 lalu yang kemudian mengalami perubahan anggaran dasar yang terdaftar di akta notaris Semarang, Zulaicha dengan No 25 pada 17 Juni 2010 lalu. ”Intidana sendiri beroperasi berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI bernomor 14020.BH/KWK.11/V/2001, sehingga sah berbadan hukum sekaligus sebagai izin usaha. Jadi di luar kepengurusan itu belum resmi,” sebutnya.