SEMARANG – Permintaan hibah tanah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Pemprov Jateng seluas 2.778 m2 mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Sebab, permintaan ini dikhawatirkan bakal memengaruhi hasil pemeriksaan terhadap ABPD Jateng TA 2015. Selain itu, permintaan ini bisa menghilangkan nilai historis, karena di atas lahan yang diminta ada bangunan cagar budaya.

Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Bidang Monitoring, Eko Haryanto mengaku tidak mempersoalkan permintaan hibah tersebut. Tapi ia khawatir ada sesuatu di balik permintaan tersebut. ”Secara aturan hibah tidak masalah. Tapi jangan sampai ada yang lain,” katanya, kemarin.

Eko mengaku heran dengan permintaan hibah tersebut. Sebab, biasanya pemerintah pusat yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah, bukan sebaliknya. Ia pun meminta DPRD Jateng lebih cermat dalam menyelesaikan permintaan tersebut. ”Ya harus objektif, apalagi di lokai itu ada bangunan yang sangat bersejarah,” tambahnya.

Seperti diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta hibah tanah dan bangunan untuk Museum BPK RI di Magelang kepada Pemprov Jateng. Permohonan disampaikan melalui surat resmi kepada Gubernur dan Ketua DPRD Jateng tertanggal 23 November 2015, Nomor 26/S/II/11/2015. Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan surat pinjam pakai antara Pemprov Jateng dengan BPK RI Perwakilan Jateng Nomor 030/007671/2014 tanggal 2 Juli 2014, BPK diberikan hak pinjam pakai untuk menggunakan sebagian bangunan milik Pemprov Jateng seluas 296,16 m2. Bangunan itu terletak di Jalan Pangeran Diponegoro No 1 Kota Magelang, yang digunakan untuk Museum BPK. BPK berencana mengembangkan Museum BPK tersebut menjadi museum yang lebih representatif, modern dan menarik. (fth/ric/ce1)