Dewan Sesalkan KIS Tak Berfungsi

239
TAK BISA DIGUNAKAN: Komandan Banser Demak, Mustain menunjukkan kartu Indonesia sehat (KIS) milik Karsilah warga Desa Temuroso, Kecamatan Guntur yang dinyatakan terblokir saat dirawat di RSI NU Demak, kemarin. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
TAK BISA DIGUNAKAN: Komandan Banser Demak, Mustain menunjukkan kartu Indonesia sehat (KIS) milik Karsilah warga Desa Temuroso, Kecamatan Guntur yang dinyatakan terblokir saat dirawat di RSI NU Demak, kemarin. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Program unggulan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dicanangkan Presiden Jokowi sudah mulai merambah ke Jawa Tengah. Tapi sayang, dalam pelaksanaannya program ini justru membuat masyarakat kecewa. Karena mereka yang memegang kartu KIS tak bisa berobat. DPRD Jawa Tengah yang mendengar kabar itu pun mengaku kecewa.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Muh Zen Adv mengaku kerapkali mendapatkan keluhan dari masyarakat. Mereka sudah memegang kartu KIS, tapi ketika hendak berobat ditolak atau kartu tak bisa dimanfaatkan. ”Saya kecewa, karena program KIS yang dimaksudkan untuk rakyat miskin ternyata tidak bisa dimanfaatkan,” katanya, kemarin.

Selama ini Komisi E DPRD Jawa Tengah sudah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk memantau pemanfaatan KIS. Tapi memang hampir semua tidak bisa dimanfaatkan. Misalnya seperti kasus di Demak, Grobogan, Brebes, Blora dan sejumlah daerah lain. ”Masyarakat rata-rata mengeluh, sudah punya kartu KIS, tapi ketika hendak berobat tak bisa difungsikan. Akhirnya mereka harus membayar sendiri,” ujarnya.

KIS merupakan program dari Jokowi yang terintegrasi dengan JKN. Program ini sudah digelontorkan di sejumlah daerah. Belum adanya konsep yang matang membuat pemanfaatannya menjadi tidak maksimal di lapangan. Banyak keluhan di masyarakat yang kian membuat program KIS kurang tepat sasaran. ”Ada yang tidak terdaftar, jadi masih kurang tepat sasaran,” tambahnya.

Dewan berharap program KIS bisa benar-benar membantu masyarakat. Jangan justru merepotkan karena ini program unggulan dari Presiden Jokowi. Pemprov Jawa Tengah dan kabupaten/kota harus benar-benar melakukan pendataan yang valid dan tepat sasaran. ”Ini kan program yang bagus. Eman-eman kalau tidak bisa maksimal,” tambah anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Nur Chasanah.

Jika memang sudah diprogramkan, rumah sakit wajib untuk menerima pasien yang menggunakan KIS. Tidak ada alasan untuk menolak, karena program itu sudah dibiayai oleh pemerintah. ”Ya harus diterima dan pelayanannya jangan asal-asalan, meski menggunakan KIS,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

Silakan beri komentar.