Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mabes TNI pada HUT TNI ke-65 di Halim PK, Jakarta, Selasa (5/10). Foto: VIVAnews/Adri Irianto

SEMARANG – Kabar pemangkasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) ditanggapi dingin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng. Sebab saat ini Jateng justru masih kekurangan pegawai.

Plt Kepala BKD Jateng Indriani mengatakan kabar tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap stabilitas kepegawaian di Jateng sendiri. ”Pemberhentian kita belum ada kebijakan Tetapi di tataran ide-ide orang berpendapat akan ada rasionalisasi yang berbuntut pengurangan PNS secara massal,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan jika jumlah PNS tidak dapat dirasiokan dengan jumlah penduduk di Jateng. Hal itu disebabkan pelayanan PNS terhadap masyarakat merupakan bentuk kondisi tertentu. ”Berbeda dengan sekolah yang gurunya dapat dirasiokan. Kalau pelayanan kepada masyarakat tidak bisa dirasiokan,” ujarnya. Menurutnya, perhitungan hanya dilakukan pada beban kerja bukan dari rasio antara jumlah PNS dan penduduk. ”Sehingga yang kita hitung yaitu beban kerja, jumlah layanan yang harus diberikan kepada masyarakat itu sebenarnya membutuhkan tenaga berapa sih, serta dibutuhkan waktu beberapa lama,” katanya.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemen PAN-RB, Herman Suryatman mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pengkajian rasionalisasi PNS. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, mendorong efisiensi belanja, serta menguatkan kapasitas fiskal negara.

Kajian tersebut dipastikan akan mengantisipasi agar proses rasionalisasi PNS tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. ”Rasionalisasi PNS yang tengah kami kaji ini merupakan konsekuensi dari kebijakan moratorium dalam skema zero growth secara nasional. Namun kami pastikan, pengurangannya dilakukan secara terencana dan terukur,” ujar Herman.

Melalui pola alamiah, pengadaan PNS baru nantinya dilakukan secara terbatas. Secana nasional jumlahnya tidak melebihi PNS yang pensiun. ”Kan ada ratusan ribu PNS yang pensiun setiap tahunnya, ini yang akan kita isi dengan PNS yang lebih berkualitas. Jadi tidak ada pemberhentian PNS secara semena-mena, apalagi bagi yang kompeten dan berkinerja,” terangnya.