Dewan Minta BKK Dipertahankan

168

Menurut Yahya, mempertahankan BKK sebagai LKM yang wilayah operasionalnya di tingkat kecamatan bukan tanpa alasan. Sebab, selama ini LKM menangani unit bisnis mikro dan kecil. Bahkan, idealnya di kecamatan selain ada LKM swasta yang jumlahnya di Jateng mencapai 10 ribu lebih, juga perlu ada LKM pelat merah, yaitu BKK. Sedangkan di tingkat provinsi sudah ada PT BPR BKK dan PT Bank Jateng di tingkat regional. “Selama ini BKK beroperasi di kecamatan sebagai lembaga keuangan mikro, menangani pengumpulan dana dan penyaluran kredit untuk kalangan masyarakat bawah,” katanya.

Yahya berpendapat, saat ini momentumnya tepat bagi Pemprov Jateng untuk membenahi BKK, tanpa harus mengubah jadi BPR. Berdasarkan UU Nomor 1/2013, seluruh LKM juga wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK). “Di Jateng ada sekitar 11.000 LKM termasuk BKK. Hingga 8 Januari, baru 20 LKM yang memenuhi syarat mendapatkan izin usaha dari OJK, delapan di antaranya telah dikukuhkan,” ujarnya. (fth/aro)