Dewan Minta BKK Dipertahankan

167
Yahya Haryoko (IST)
Yahya Haryoko (IST)
Yahya Haryoko (IST)
Yahya Haryoko (IST)

SEMARANG – DPRD meminta Pemprov Jateng tetap mempertahankan Badan Kredit Kecamatan (BKK) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang wilayah operasionalnya di tingkat kecamatan. Untuk itu, dewan meminta agar konsolidasi seluruh Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang berada di kabupaten/kota menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Jateng dibatalkan.

“Konsolidasi seluruh BKK yang berada di kabupaten/kota harus dibatalkan,” kata anggota Komisi C DPRD Jateng, Yahya Haryoko, kemarin.

Sebelum konsolidasi, saham mayoritas BKK dikuasai pemkab/pemkot. Tapi setelah konsolidasi Pemprov Jateng akan menjadi pemegang saham pengendali dengan menguasai saham minimal 51 persen. Sedangkan pemkab/pemkot hanya memiliki saham 49 persen. “Konsolidasi masih dalam proses, karena masih menunggu payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) yang akan disahkan,” ujarnya.