SEMARANG – Proyek pembangunan wahana wisata di areal Penggaron Semarang, terganjal dua regulasi. Yakni, mengenai izin pengelolaan hutan produksi dan akses dari jalan tol. Akibatnya, proyek Jateng Park dipastikan molor setahun lagi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sri Puryono menuturkan, sebenarnya regulasi yang diajukan ke Kementerian PU dan Kehutanan hanya direvisi satu ayat saja. Tapi hingga sekarang, penyempurnaan peraturan menteri (Permen) tidak kunjung selesai. ”Padahal dijanjikan hanya dua minggu saja. Itu dikatakan sejak Juni 2015 silam. Sampai sekarang kok belum selesai,” ucapnya, kemarin.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Ahsin Maruf menambahkan, akses dari jalan tol juga menjadi kendala pembuatan masterplan grand desain. Awalnya, Jateng Park mendapat lahan di km 20. Tapi pada kenyataannya, di km 22, sudah ada rest area milik tol. ”Di ketentuan jalan tol, tidak mungkin ada dua rest area dengan jarak 2 km. Hal ini akan segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait jalan masuk itu,” ucap anggota Fraksi PAN ini.

Kendala-kendala tersebut, lanjut Ahsin, membuat proyek Jateng Park belum bisa ditawarkan ke investor. Artinya, proyek dengan nilai investasi hingga Rp 2 triliun yang awalnya ditargetkan selesai 2016, terpaksa molor hingga 2017. ”Targetnya, pertengahan tahun ini harus sudah selesai. Agar bisa segera dibangun,” tegasnya.

Di lain pihak, Pakar dan Pemerhati Transportasi Djoko Setijowarno, kurang sreg jika Jateng Park dikoneksikan dengan jalan tol. Dikhawatirkan, saat long weekend atau libur hari besar, justru menimbulkan kemacetan. ’Seperti wisata di Puncak yang tanpa disertai sarana umum untuk menuju ke sana. Malah membuat macet,” ucapnya.

Kasus yang sama akan terjadi pada pengembangan Jateng Park yang memilih dikoneksikan dengan Jalan Tol Semarang-Solo, bukan dengan rute BRT Kedungsepur. Dikatakan Djoko, ini akan menambah populasi kendaraan roda empat, yang dianggap pelancong hanya yang memiliki kendaraan terutama roda empat. ”Orang semakin enggan menggunakan transportasi umum,” tegasnya.

Pihaknya menyarankan, setiap objek wisata harus diikuti dengan sarana prasarana layanan transportasi yang memadai. Ada halte atau terminal transportasi umum agar pelancong tidak menghabiskan waktunya di jalan tol karena terjebak macet. ”Objek wisata pun diuntungkan karena tidak perlu menyediakan lahan parkir yang luas untuk kendaraan pribadi,” pungkasnya. (amh/ida/ce1)