Sukirman SS (Radar semarang files)
Sukirman SS (Radar semarang files)
Sukirman SS (Radar semarang files)
Sukirman SS (Radar semarang files)

SEMARANG – Dewan menganggap Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Jateng lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan sejumlah organisasi kemasyarakat (ormas). Lemahnya pengawasan tersebut terbukti dengan terdaftarnya organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kesbangpolinmas meski ajarannya dianggap sesat.

”Ini harus dievaluasi. Saya menyesalkan ormas Gafatar bisa lolos dan terdaftar di Badan Kesbangpolinmas. Apalagi ajaran Gafatar dianggap bertentangan dengan Islam,” kata Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman SS. Gafatar menjadi sorotan setelah kasus hilangnya dr Rica yang dituding menjadi pengikut organisasi tersebut.

Politisi PKB ini mendesak Badan Kesbangpolinmas Jateng dan aparat intelijen harus selektif saat menerima organisasi yang mendaftar. Terlebih bagi organisasi yang ajarannya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menurutnya, pengawasan ketat terhadap kegiatan ormas harus dilakukan tanpa membatasi hak berserikat dan berkumpul warga. ”Selain itu harus dicek apakah organisasi Gafatar ini juga mendapatkan hibah atau supporting dana dari APBD Jateng,” ungkap penghobi nonton bioskop ini.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv meminta aparat terkait meningkatkan kewaspadaan. Terutama terhadap ormas yang tidak jelas kredibilitasnya, menentang NKRI dan nilai ke Indonesia an. Dia berharap Badan Kesbangpolinmas Jateng melakukan verifikasi ulang dan mengawasi aktivitas ormas yang mencurigakan. ”Harus dilihat betul apakah ormas yang ada memberi kontribusi positif terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat atau tidak,” tandasnya.

Selain itu, penyuluhan juga harus dilakukan hingga ke kelurahan dan desa. Menurutnya akhir-akhir ini banyak ormas yang membawa simbol agama namun kegiatannya meresahkan masyarakat. ”Pemerintah harus memberi perhatian lebih karena menurut UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ketertiban umum menjadi urusan wajib,” tandasnya. (ric/ce1)