SEMARANG – Selain tujuh pengusaha dinyatakan terbukti mengemplang pajak dan ditetapkan tersangka, diduga masih ada ribuan pengemplang pajak yang selama ini merepotkan penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 1. Para pengemplang pajak yang dibidik kali ini khususnya pelaku bisnis pertambangan kapur.

Pihak penyidik Dirjen Pajak bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk mengusut para pelaku usaha yang tak bayar pajak negara tersebut. Penyidik melakukan penyisiran menggunakan peralatan canggih berupa citra satelit beresolusi tinggi, bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Hal itu untuk mengetahui keberadaan para pelaku bisnis pengerukan hasil bumi.

“Kami melakukan penelusuran menggunakan citra satelit. Hasil pemotretan berseri bisa untuk melihat kondisi daerah tambang dalam kurun 10 tahun,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 1, Dasto Ledyanto, Senin (11/1).

Dikatakannya, citra satelit tersebut diperlukan untuk membantu mengetahui keberadaan para pelaku yang sulit terjangkau melalui jalur darat. “Misalnya di daerah Rembang, ternyata di bukit-bukit terdapat penambangan dan ditemukan alat berat. Hal itu diketahui setelah menggunakan menggunakan citra satelit beresolusi tinggi. Bisnis mereka selama ini tidak didaftarkan sebagai wajib pajak,” terangnya.

Hasilnya, lanjut Dasto, diketahui ada 11 ribuan wajib pajak di wilayah Jateng tidak melapor dan tentu saja tidak membayar pajak. Sedangkan pelaku bisnis pertambangan yang belum terjangkau lokasinya kurang lebih ada 100-an pelaku. “Kami usahakan untuk terus melakukan penegakan. Pemotretan menggunakan satelit akan kami tingkatkan jangkauan lebih luas, baik di kota madya maupun kabupaten,” tandasnya.

Selain dalam bidang bisnis tambang, pihaknya juga akan meningkatkan pengecekan Pajak Pendapatan Negara (PPN) di perkotaan. Hal itu dilakukan menggunakan pantauan satelit dan dilakukan analisa sejumlah bangunan.