SEMARANG – Sejumlah destinasi wisata di Kota Semarang ternyata belum didukung infrastruktur yang memadai. Terutama akses transportasi umum. Akibatnya, sebagian destinasi wisata belum maksimal memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Herawan Sasoko mengakui bahwa tidak semua destinasi wisata yang dikelola oleh Pemkot Semarang, dilengkapi dengan transportasi memadai. Salah satunya adalah objek wisata Goa Kreo di Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Semarang. ”Saat ini baru dilalui angkutan. Itu saja hanya di luar,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (11/1).

Ia menjelaskan, Goa Kreo menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, selain Taman Marga Satwa Mangkang. Sebab, dalam setahun mampu memberikan pemasukan hingga Rp 300 juta. Sementara Taman Marga Satwa Mangkang bisa mencapai Rp 3 miliar. ”Kalau kedua lokasi wisata ini sudah dilalui oleh BRT (bus rapid transit), jauh akan lebih besar pendapatannya. Namun yang mempersiapkan rute (angkutan) adalah Dishub (Dinas Perhubungan),” imbuhnya.

Selain dua destinasi wisata tersebut, lanjut dia, yang menjadi kewenangan Pemkot Semarang adalah Taman Lele, Tinjomoyo, Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), dan Agro Wisata Sodong. Ia mengklaim, sejumlah destinasi tersebut telah dikelola dengan maksimal. ”Untuk Lawangsewu dan Kota Lama merupakan kewenangan PT KAI. Sementara Sam Poo Kong dan Vihara adalah kewenangan yayasan masing-masing,” terangnya.

Disinggung upaya yang telah dilakukan pemkot untuk mendongkrak jumlah wisatawan, Herawan mengaku kerap menggelar event pada saat-saat tertentu. Misalnya, atraksi musik pada saat liburan sekolah dan usai Lebaran. ”Kami juga mengeluarkan surat edaran melalui Dinas Pendidikan yang isinya mengimbau untuk mengisi liburan di objek wisata tersebut,” klaimnya.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Imam Mardjuki mengatakan bahwa pengembangan sektor pariwisata masuk dalam program pilihan. Kendati demikian, program tersebut harus diambil lantaran menjadi salah satu sektor penting untuk meningkatkan PAD Kota Semarang. ”Maju tidaknya (pariwisata) tergantung kebijakan pemerintah. Yaitu adanya political will dan juga konsep yang jelas,” ujarnya.

Meski dirasa belum maksimal, ia mengaku mengapresiasi upaya pemkot bersama dengan DPRD Kota Semarang yang baru-baru ini membentuk peraturan daerah tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kota (Riparkot) Semarang. Menurut dia, untuk mengelola sektor kepariwisataan harus dilakukan secara komprehensif melibatkan lintas SKPD terkait.