SEMARANG – Sebanyak tujuh pengusaha diketahui mengemplang pajak selama 2015. Mereka ditetapkan tersangka atas tindak pidana perpajakan oleh penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 1. Dari tujuh pengusaha tersebut, satu di antaranya telah disidang dan diganjar vonis 1,5 tahun penjara.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 1, Dasto Ledyanto menegaskan bahwa pihaknya serius melakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran perpajakan. “Sudah ada satu yang divonis, terpidana 1,5 tahun dan denda Rp 1,8 miliar. Sedangkan yang lainnya berstatus tersangka,” terang Dasto, Minggu (10/1).

Dijelaskan Dasto, enam orang pengusaha tersebut merupakan Wajib Pajak (WP) yang tidak mentaati untuk membayar pajak. Mereka yang telah berstatus menjadi tersangka tindak pidana perpajakan tersebut bakal dilakukan proses lebih lanjut. “Selain ada yang sudah divonis, ada juga yang dicegah dan diblokir,” tegasnya.

Penegakan hukum tersebut dilakukan setelah pihaknya menemukan bukti permulaan yang cukup sebelum akhirnya dilakukan proses penyidikan. Sebelumnya pihaknya juga telah melakukan tahapan untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak tersebut. Jika memang ada itikad baik oleh WP, lanjutnya, pihaknya juga akan bertindak lunak. Namun jika tetap tidak menghiraukan, maka langkah penegakan hukum dilakukan. Termasuk pemblokiran rekening milik WP bermasalah tersebut.

Selain itu, selama 2015, terdapat sebanyak 61 pengusaha (WP) yang bermasalah piutang. Penanganannya telah dilakukan sejak 2015, hingga saat ini prosesnya sedang berlangsung dan akan dituntaskan di tahun 2016. “Nilainya mencapai Rp 85,9 miliar,” ujarnya.

Dijelaskan Dasto, hidup di negara Indonesia sebagian besar pembangunan dibiayai menggunakan pajak. “Kami lakukan cek, visit ke desa-desa, kelurahan, dan berkoordinasi dengan penguasa teritorial. Hasil cek, ditemukan sebanyak 5.000 calon wajib pajak tak terdaftar. Mereka semua seharusnya sudah terdata sejak 2 tahun lalu. Karena tidak terdaftar sampai kini, mereka tidak melakukan pembayaran pajak,” katanya.