Hanya Guru Lulusan PPG yang Diakui

202
Supandi (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Supandi (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Supandi (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Supandi (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Mulai 2016 ini, guru yang diakui hanya yang sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebab, semakin meningkatnya alokasi dan tunjangan untuk guru, maka harus diikuti dengan peningkatan kualitas guru. Hal tersebut sesuai dengan rencana program jangka menengah nasional 2015 hingga 2019 di sektor pendidikan.

Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Supandi, saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang usai memberikan kuliah umum di Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang (PPS Unnes), Sabtu (9/1) kemarin, mengatakan, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen, bahwa seluruh mahasiswa LPTK (Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan) harus menjalani pendidikan profesi guru. ”Itu yang mulai kita terapkan, karena guru merupakan sebuah profesi, sehingga dia memang harus mengenyam pendidikan seperti dokter, yakni pendidikan profesi,” katanya.

Rencana tersebut, kata Supandi, akan direalisasikan mulai 2016 ini. Dikatakan, Bappenas sudah mengalokasikan dana besar untuk peningkatan kesejahteraan guru, maka diharapkan kualitas pendidikan juga menjadi meningkat.

Di sisi lain, Supandi mengatakan, revitalisasi LPTK dalam memberikan PPG juga akan menjadi rencana jangka menengah nasional. Saat ini, masih banyak guru yang belum menempuh pendidikan S1 juga menjadi persoalan tersendiri yang harus segera diselesaikan. ”Harusnya semua yang direkrut menjadi guru minimal harus S1 dan melalui PPG,” ujarnya.

Rektor Unnes, Fathur Rokhman, mengatakan, pelaksanaan PPG nantinya akan dilakukan dengan model berasrama. ”Hal itu diharapkan bisa meningkatkan kompetensi sekaligus karakter,” katanya.

Meski begitu, dorongan dari pemerintah, kata Fathur, perlu dilakukan. Ia berharap dorongan pemerintah tersebut dapat berupa regulasi pola rekrutmen guru di daerah. Sehingga hanya calon guru yang sudah tersertifikasi melalui PPG yang dapat mengikuti rekrutmen tersebut. ”Otomatis hal tersebut sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

Diakui, saat ini banyak LPTK swasta yang belum memiliki standar mutu nasional memengaruhi kualitas lulusannya. Dikatakan Fathur, saat ini, hanya 12 LPTK yang sudah memiliki standar nasional untuk mencetak calon-calon guru. ”Jumlah LPTK 300 lebih, sedangkan yang terstandar itu hanya 12. Sementara LPTK di daerah itu banyak yang mencetak calon guru, namun tidak memiliki standar minimal,” tuturnya. (ewb/aro/ce1)