Ali Mansur HD (Miftahul A’la/Jawa Pos Radar Semarang)
Ali Mansur HD (Miftahul A’la/Jawa Pos Radar Semarang)
Ali Mansur HD (Miftahul A’la/Jawa Pos Radar Semarang)
Ali Mansur HD (Miftahul A’la/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – DPRD Jawa Tengah menolak permintaan hibah tanah seluas 2.778 m2 yang diajukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jalan Diponegoro No 1 Kota Magelang. Penolakan dilakukan karena dinilai bakal merusak cagar budaya. Sebab lokasi yang diminta merupakan tempat perundingan dan penangkapan Pangeran Diponegoro 28 Maret 1830 silam. Rencananya tanah tersebut bakal digunakan untuk pembangunan Museum BPK RI.

Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Tengah, Ali Mansur HD mengatakan, saat ini BPK RI menggunakan lahan seluas 296 m2 di lokasi tersebut. Tapi BPK RI ingin meminta hibah lahan lagi seluas 2.778 m2 milik Bakorwil 2 untuk pengembangan museum BPK RI. ”Persoalan muncul, karena lahan yang diminta merupakan kompleks cagar budaya. Itu tempat bersejarah,” katanya, kemarin.

Komisi A DPRD Jawa Tengah sudah meninjau lokasi yang dimaksud. Kompleks tersebut merupakan cagar budaya dan bersejarah. Dewan sebenarnya mengapresiasi keinginan BPK RI untuk mengembangkan museum BPK. Apalagi di lokasi tersebut, ada dua ruangan yang pernah dijadikan kantor BPK RI tahun 1946-1947. ”Sebenarnya satu bulan minimal 300 pengunjung yang datang. Tapi itu di museum lokasi penangkapan Pangeran Diponegoro, lalu baru diarahkan ke Museum BPK yang ada dalam satu kompleks,” ujarnya.