JT Mangkrak, Gubernur Didesak Cari Solusi

211
TAK BEROPERASI: Rombongan Komisi D DPRD Jawa Tengah yang dipimpin Ketua Alwin Basri saat melakukan sidak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, kemarin. (Miftahul A’la/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAK BEROPERASI: Rombongan Komisi D DPRD Jawa Tengah yang dipimpin Ketua Alwin Basri saat melakukan sidak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, kemarin. (Miftahul A’la/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAK BEROPERASI: Rombongan Komisi D DPRD Jawa Tengah yang dipimpin Ketua Alwin Basri saat melakukan sidak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, kemarin. (Miftahul A’la/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAK BEROPERASI: Rombongan Komisi D DPRD Jawa Tengah yang dipimpin Ketua Alwin Basri saat melakukan sidak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, kemarin. (Miftahul A’la/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Komisi D DPRD Jawa Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Jembatan Timbang (JT) Subah, Kabupaten Batang, Rabu (6/1). Hasilnya, JT tersebut sudah tidak beroperasi cukup lama. Kondisi ini membuat dewan kecewa. Sebab tidak beroperasinya JT membuat kendaraan dengan muatan melebihi tonase bebas melintas.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri mengatakan, tak beroperasinya JT di Subah Batang jelas merupakan ironi. Apalagi di jalur pantura hanya ada JT Sarang, Rembang, JT Tugu Semarang, JT Subah, Batang serta JT Wanarejo, Cilacap. Itu pun hanya di Rembang dan Cilacap yang beroperasi. ”Jika terus dibiarkan pasti jalan di Jawa Tengah rusak parah. Apalagi jalur pantura merupakan jalur utama,” katanya di sela sidak.

Saat ini keberadaan 16 JT di Jawa Tengah memang belum jelas. Sebab sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah semua JT diambilalih pusat. Tapi dalam praktiknya sampai sekarang belum ada kepastian implementasi kebijakan tersebut. Di satu sisi, pemprov sudah tidak mengalokasikan anggaran untuk operasional JT di Jawa Tengah. ”Gubernur harusnya bisa jemput bola untuk mencari solusi. Jangan dibiarkan seperti sekarang mangkrak dan tak ada kepastiannya,” ujarnya.

Kepala Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Pekalongan, Ginaryo mengatakan, meski tak beroperasi, namun JT tetap dijaga. Mereka menjaga aset dan membersihkan JT agar tidak ada orang jahil yang melakukan aksi pencurian. ”Pasca insiden Pak Gubernur marah, JT sampai sekarang tak beroperasi. Sambil menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” katanya. (fth/ric/ce1)