SK Tim Pengkaji Dibagi setelah Ada Pemeriksaan Kejati

227

MANYARAN – Surat Keputusan (SK) anggota tim pengkaji dalam kegiatan bantuan sosial (Bansos) Pemprov Jateng 2011 dibagikan ke anggota setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Hal itu diketahui saat pemeriksaan anggota tim pengkaji proposal atas perkara yang menyeret mantan Kabiro Keuangan Setda Jateng, Agoes Soeranto (AS) atau Agus Kroto di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (4/1) malam.

Bukan hanya itu dalam persidangan juga terungkap AS memerintahkan adanya pembuatan nota dinas (nodis) terhadap ribuan penerima dana bansos.

Adapun saksi yang diperiksa di antaranya, Doyo Purwanto, Sumarno dan Danang Ari Prabowo, mantan Kasubag Tata Usaha dan dua stafnya pada Biro Keuangan. Serta Arif Husni dan Zaenal Azis Maskur, staf pada Biro Bina Sosial.

”SK baru diterima anggota tim pengkaji pada awal 2012 saat itu karena ada penyidikan kejaksaan. Bukan hanya itu, ada juga nodis dari Kabiro Keuangan. Saya ikut tanda tangan atas nama Pak Agus,” kata saksi Doyo di hadapan majelis hakim yang diketuai Ari Widodo.

Doyo mengaku hanya beberapa kali mengkaji proposal bansos tersebut diperkirakan sekitar enam kali. Pengkajian sendiri dilakukan formalitas dengan hanya menampilkan slide. Ia menyebutkan, untuk nominal bantuan, lampiran nama lembaga, jenis bantuan. Penentuan nominal bantuan dimasukkan Danang.

Kemudian saksi Danang mengakui mengetik besar kecilnya nominal bantuan. Namun ia menyatakan batasannya, tidak lebih besar dari proposal. ”Memang saya yang tentukan. Ada perintah Pak Agus,” imbuhnya.

Demikian pula, saksi Aziz mengaku menerima honor atas pekerjaannya sebagai anggota tim pengkaji sebesar masing-masing Rp 1,7 juta.

Sedangkan, saksi Sumarno mengaku terbebani atas hal itu, sehingga pada Desember 2015 lalu dirinya mengembalikannya ke kasda. ”Saya kembalikan karena mengakui dalam rapat itu, rasanya tidak enak. Merasa ada beban. Kajian beberapa kali, tapi faktanya sekali,” akunya.

Perlu diketahui, sesuai Perda nomor 11/ 2010 tentang APBD 2011 dianggarkan dana bansos 2011 Rp 269,9 miliar. Pada Perda 7/ 2011 tentang Perubahan APBD 2011 alokasinya ditambah menjadi Rp 396,8 miliar. Khusus bansos bidang kemasyarakatan yang dikelola Binsos dari sebelumnya Rp 19,5 miliar. (jks/zal/ce1)