BLAK-BLAKAN: Diah Ayu Kusumaningrum saat menjadi saksi sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi dana Kasda Pemkot Semarang dengan terdakwa Suhantoro di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BLAK-BLAKAN: Diah Ayu Kusumaningrum saat menjadi saksi sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi dana Kasda Pemkot Semarang dengan terdakwa Suhantoro di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BLAK-BLAKAN: Diah Ayu Kusumaningrum saat menjadi saksi sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi dana Kasda Pemkot Semarang dengan terdakwa Suhantoro di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BLAK-BLAKAN: Diah Ayu Kusumaningrum saat menjadi saksi sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi dana Kasda Pemkot Semarang dengan terdakwa Suhantoro di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Dugaan korupsi dalam perkara raibnya dana deposito milik Pemkot Semarang senilai Rp 22,7 miliar di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) cabang Pandanaran Semarang akhirnya mulai terkuak. Dalam perkara tersebut diduga melibatkan 3 periode Wali Kota Semarang sejak 2007 sampai 2014. Selain itu, juga diduga melibatkan pejabat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kasda Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang di setiap periodenya, di antaranya Dodik Kristianto, Suseno, Suhantoro dan Yudi Mardiana, serta cucu Gubernur Jateng periode 1960-1966 Mochtar, yakni Ardana Arifyanto.

Hal itu terungkap saat pemeriksaan perdana saksi kunci, yakni mantan Personal Banker Manager BTPN Cabang Pandanaran, Diah Ayu Kusumaningrum (DAK). Perempuan berhijab itu menjadi saksi atas terdakwa Suhantoro yang terjerat dugaan suap atau gratifikasi dalam perkara tersebut di Pegadilan Tipikor Semarang, Selasa (5/1) kemarin.

Dalam pengakuannya, Diah Ayu menyebutkan, awal mula kejadian itu ketika Pemkot Semarang memberi uang setoran tunai kepada dirinya selaku pegawai BTPN. Uang tersebut diakuinya tidak disetorkan ke BTPN melainkan langsung diberikan kembali ke oknum-oknum tersebut. Sehingga dia membuat slip setoran palsu. Hal itu dilakukannya untuk mengganti fee 2 persen, lantaran pihak BTPN sudah menghapus fee 2 persen tersebut sejak akhir 2008 kepada sejumlah oknum pejabat Pemkot Semarang.