16 Jembatan Timbang Terancam Mangkrak

Akan Diambil Alih Pemerintah Pusat

459
Grafis
Grafis
Grafis
Grafis

SEMARANG – Mulai tahun ini, 16 jembatan timbang (JT) di Jawa Tengah pengelolaannya diambil pemerintah pusat. Sayangnya, belum ada regulasi dan kepastian kapan pengambilalihan tersebut. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Jateng sudah tidak menganggarkan lagi alokasi operasional untuk jembatan timbang. Kondisi ini jelas bakal membuat kerusakan jalan semakin parah. Karena kendaraan dengan bebas mengangkut muatan tanpa ada kontrol di jembatan timbang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso, mengatakan, pengambilalihan ini merupakan dampak dari Undang-Undang No 23 tahun 2014. Dengan tidak adanya biaya operasional, otomatis 16 jembatan timbang tidak digunakan lagi. Selain tentunya hanya biaya untuk perawatan sebelum diambil alih pemerintah pusat. ”Kondisi ini membuat jembatan timbang dalam posisi vacuum of management,” katanya.

Dewan mendesak agar regulasi dan proses pengambilalihan secepatnya diselesaikan. Jika tidak, pasti kondisi jalan di Jateng dipastikan semakin rusak parah. Karena dengan tidak beroperasinya jembatan timbang otomatis kendaraan dengan bebas memuat barang tanpa ada kendali. Dan saat ini kerusakan jalan sudah terlihat di daerah Boyolali, Grobogan, Magelang dan sejumlah daerah lain. ”Kerusakan jalan akan kian parah, kalau tidak segera dilakukan penanganan. Karena tidak ada kontrol muatan angkutan di jalan,” ujarnya.

Dikatakan, alokasi anggaran Rp 2,5 triliun untuk perbaikan jalan di Jateng tahun ini juga dipastikan tidak bakal banyak berpengaruh ketika jembatan timbang tidak beroperasi. Sebab, nantinya itu yang mengontrol muatan kendaraan. Selain itu, dengan tidak beroperasi jembatan timbang juga menghilangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jika ditotal mencapai Rp 32 miliar per tahun. ”Sampai sekarang belum ada teknis pelimpahan bagaimana. Padahal ini sangat mendesak,” katanya.

Ditambahkan, ke-16 jembatan timbang ini terancam bakal mangkrak kalau tidak segera diambil tindakan. Sebab, Pemprov Jateng sudah tidak ada alokasi dana untuk operasional dan perbaikan. Hanya kebutuhan pokok seperti untuk pengelolaan aset. ”Di jembatan timbang juga ada sekitar 170 orang yang bekerja. Jika tidak beroperasi lalu nasib mereka bagaimana,” ujarnya setengah bertanya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Jateng, Agus Sasmito, membantah jika 16 jembatan timbang tidak beroperasi. Ia mengatakan, jika sampai kemarin masih beroperasi, meski jumlahnya hanya 8 jembatan. Ini dilakukan sambil menunggu regulasi terkait dengan keberadaan jembatan timbang yang bakal diambil alih pemerintah pusat. Kedelapan jembatan timbang yang masih beroperasi itu adalah Jembatan Timbang Toyogo Sembungmacan (Sragen), Salam (Magelang), Tanjung (Brebes), Sambong (Blora), Sarang (Rembang), Klepu (Kabupaten Semarang), dan Wanareja (Cilacap). Sedangkan jembatan timbang yang sudah tidak beroperasi adalah Jembatan Timbang Subah (Batang), Butuh (Purworejo), Banyudono (Boyolali), Tugu (Kota Semarang), Gubug (Grobogan), Pringsurat (Temanggung), Selogiri (Wonogiri), dan Labuawu (Jepara), dan Aji Barang (Purwokerto).

Dikatakan, saat ini biaya operasional masih diberikan sebelum diambil pusat. ”Masih beroperasi mungkin sampai Oktober mendatang. Kami berharap nanti secepatnya pemerintah pusat turun tangan,” harapnya. (fth/aro/ce1)