Edy Bantah Rebut Kekuasaan

Klaim Lakukan Penyelamatan KSP Intidana

270
SMA Satya Wacana Salatiga (Pendamping Putra)

SEMARANG – Dituding melakukan perebutan kekuasaan terhadap posisi Jenny selaku General Manager (GM) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Ketua Panitia Kreditur Nasional (KPKN) pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, Edy Kuntoro membantah keras.

Justru Edy mengklaim bahwa dirinya telah melakukan penyelamatan terhadap koperasi yang saat ini kondisinya semakin runyam dengan beragam masalah usai putusan perdamaian yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan (PN) Negeri Semarang beberapa waktu lalu.

”Tidak ada iktikad sedikit pun merebut KSP Intidana. Justru yang kami lakukan bersama teman-teman anggota koperasi adalah bentuk penyelamatan terhadap kesewenangan Handoko dan kroninya, terutama Jenny yang menjabat GM,” kata Edy kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (3/1) kemarin.

Edy juga menilai jabatan Jenny yang disebut GM, tidak menjalankan fungsi sebenarnya. Edy menilai, Jenny tidak memiliki kompetensi tentang perkoperasian, namun melaksanakan perintah abu-abu tanpa berpikir risikonya.

”Perlu saya tegaskan bahwa koperasi adalah milik anggota. Itu jati diri koperasi Indonesia. Nah mereka (Handoko, Red) beberapa saat yang lalu dan akhir-akhir ini, telah melaksanakan dan memanfaatkan Intidana untuk kepentingan mereka dan kelompok pendukungnya. Sehingga menjadikan koperasi melanggar semua aturan, bahkan AD/ART Intidana yang dibuat sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan begitu, anggota Intidana sudah ditipu dengan kedok performa fatamorgana dan sistem abal-abal. Ia menyebutkan apa yang telah terjadi pada KSP Intidana sebagai buah kecurangan. Dan penyelamatan yang dilakukannya hanya ingin KSP Intidana berfungsi kembali sesuai mekanisme, aturan dan hukum yang berlaku bagi koperasi.

”Kami tegaskan, jangan mengoperasionalkan badan koperasi seperti perusahaan milik sendiri, semuanya diputuskan sendiri, dibuat susunan semacam direksi yang ditentukan sendiri tanpa melibatkan anggota,” sebutnya.

Padahal menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 1992 telah nyata mengatur tentang perkoperasian sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Sehingga, lanjut Edy, persoalan KSP Intidana tidak bisa lepas dari ketegasan fungsi pengawasan dan lembaga dari Kementerian Koperasi.