Pemberian Bankeu Didampingi Aspirator

148

SEMARANG – Pemprov Jateng menyiapkan Rp 2,2 trilun untuk bantuan keuangan (bankeu) kabupaten/kota dalam APBD 2016. Benkeu dikucurkan untuk memaksimalkan pemanfaatan keuangan desa, pendidikan, sarana prasarana, dan partai politik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono menjelaskan, anggaran dari provinsi untuk pendamping desa tersebut baru ada di Jateng. Provinsi lain belum ada dan hanya mendapatkan bantuan langsung dari pusat. Hal ini agar sebanyak 7.809 desa di 29 kabupaten penerima dana desa dapat memanfaatkannya secara akuntabel. ”Di seluruh Indonesia baru Jateng saja. Masing-masing desa akan mendapatkan Rp 5 juta, dan tingkat kecamatan Rp 7 juta,” ucapnya, kemarin. Rencananya, anggaran tersebut akan digelontorkan pada Senin (4/1) melalui masing-masing bupati dan wali kota, serta didampingi anggota DPRD sebagai aspirator.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jateng Emma Rachmawati menambahkan anggaran khusus untuk desa dari bankeu tahun ini jauh lebih tinggi dari 2015. Dana tersebut dibagi menjadi empat program. Salah satunya bantuan sarana dan prasarana perdesaan untuk 1.084 desa penerima dengan prioritas desa dengan tingkat kemiskinan warna merah dan kuning.

Bantuan sengaja tidak diberikan ke semua desa karena sudah memperoleh dana desa dari pusat yang meningkat dua kali lipat di tahun ini. Jika di 2015 kemarin, dianggarkan Rp 2,2 triliun untuk 7.809 desa atau rata-rata Rp 200 juta-Rp 1 miliar per desa, tahun ini, dana desa yang membengkak menjadi sekitar Rp 5 triliun. Kira-kira per desa mendapat sekitar Rp 600 juta ke atas. ”Dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka kami memilih desa mana saja yang mendapat bantuan,” ujarnya.

Meski begitu, untuk bantuan sarana dan prasarana ini, Emma belum mengetahui angkanya secara pasti. Sebab ia belum memperoleh hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPRD Jateng. ”Mungkin sekitar Rp 150 miliar,” imbuhnya.

Selain itu, ada bantuan untuk menunjang kegiatan Desa Berdikari ke 45 desa masing-masing Rp 50 juta, dan ke 55 desa masing-masing Rp 100 juta. Selanjutnya bantuan untuk Ketahanan Masyarakat berupa penyertaan modal BUMDesa ke 200 desa dengan total Rp 2 miliar.

Berikutnya bantuan fasilitas kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) per desa Rp 5 juta ke semua desa. ”KPMD ini fungsinya memperkuat kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi kegiatan dan membantu kades dalam musrenbang,” tegasnya.

Emma menambahkan, sejauh ini kendala yang dihadapi masih pada pembuatan laporan realisasi keuangan dan SPJ. Karena masih banyak desa yang perangkatnya sedikit, dan ada yang belum bia mengoperasikan komputer. (amh/ric/ce1)