Minta Kran Ekspor Dibuka Lebar

154

SEMARANG – Kalangan DPRD meminta Pemprov Jawa Tengah untuk bisa membuka kran ekspor seluas-luasnya bagi produk hasil Jateng. Sebab, selama ini para pengusaha mengaku masih kesulitan ketika hendak melakukan ekspor. Salah satu penyebabnya, karena persoalan prosedural dan infrastruktur yang tidak bisa menampung barang dalam jumlah banyak.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Ferry Firmawan mengatakan, potensi ekspor sebenarnya cukup besar. Sebab, di Jawa Tengah banyak pelaku industri atau usaha dengan hasil produk yang cukup bagus. Seperti misalnya mebel di Jepara, produk batik atau hasil produk lainnya. “Potensi ekspor besar, tapi sayang masib belum tergarap dengan maksimal,” katanya, kemarin.

BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat, ekspor Jawa Tengah November 2015 mengalami penurunan dibanding Oktober 2015. Tercatat sebesar US$ 416,87 juta nilai ekspor yang dilakukan Jawa Tengah ke negara-negara di seluruh dunia pada bulan November 2015, turun sebesar US$ 18,46 juta atau 4,24 persen dibandingkan ekspor bulan Oktober 2015 (US$ 435,33 juta). Penurunan nilai ekspor November 2015 disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor komoditas non migas maupun komoditas migas dari Jawa Tengah. “Ini harus dijadikan pembelajaran, dan mencari inovasi bagaimana meningkatkan ekspor,” tambahnya.

Banyak kendala yang dialami pelaku usaha atau industri ketika hendak mengekspor barang hasil produksinya. Mulai dari masalah prosedural sampai persoalan infrastruktur di Jateng yang maih belum mendukung. Dalam kondisi inilah Gubernur Jateng diharapkan bisa ikut turun tangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Ketika sudah ada deregulasi dan kebijakan diserahkan daerah, mestinya Gubernur harus bisa mengambil kebijakan. Jangan hanya membatasi impor tapi juga tidak membuka ruang ekspor,” ujarnya.

Dewan meminta agar infrastuktur dan status Pelabuhan Tanjung Emas ditingkatkan akan lebih bagus. Dengan begitu, ekspor barang dari Jawa Tengah bisa meningkat. Kalau tidak ada ekspor, perputaran uang hanya di Jawa Tengah dan tidak ada pemasukan lain. Gubernur sebagai pemangku kebijakan mestinya bisa berkorodinasi langaung dengan Direktur Pelindo 3 misalnya untuk meningkatkan Tanjung Emas. “Jika hanya berkomunikasi dengan setingkat GM saja, ya tidak berubah. Karena GM tidak bisa menentukan kebijakan,” tambahnya.

Kran ekspor ini harus benar-benar harus mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jawa Tengah. Sebab, jika ekspor besar, otomatis perputaran uang di Jawa Tengah meningkat. Dan kondisi ini pasti bakal mempengaruhi pajak yang semakin meningkat. “Pengusaha besar kan juga menyumbangkan pajak besar, jadi mereka harus didukung untuk membuka kran ekspor,” kata anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Helmi Turmudzi. (fth/smu)