Timpang, Jumlah TK dan SD Milik Pemkot

145

SEMARANG – Banyaknya TK PGRI di Kota Semarang yang masih menempati aset Pemkot Semarang belum sesuai dengan sistem sewa guna barang yang sudah diatur dalam Perda.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, selain proses sudah terjadi sejak masa lalu, dengan adanya TK PGRI tersebut kebutuhan pendidikan anak usia dini bisa terlayani.

Hal itu dikarenakan saat ini jumlah TK Negeri yang didirikan oleh pemerintah di Kota Semarang baru sebanyak tiga sekolah. Sehingga dengan adanya TK PGRI tersebut kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan dini merasa terbantu. ”Jumlah TK Negeri dengan jumlah SD Negeri di Kota Semarang sangatlah timpang,” kata Bunyamin kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (31/12).

Melihat fenomena tersebut, munculnya TK PGRI yang merupakan sekolah swasta murni merupakan salah satu inisiasi dari pemerintah pada zaman orde baru untuk memberikan pelayanan usia dini. ”Dalam hal ini, PGRI lah yang membantu pemerintah,” katanya.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, jumlah SD Negeri di Kota Semarang saat ini sebanyak 300 lebih. Sedangkan jumlah TK Negeri yang dimiliki oleh Pemkot Semarang baru tiga sekolah. Padahal pendidikan anak usia dini sangatlah penting, mengingat pada masa tersebut merupakan usia emas di mana anak mudah berkembang.

Dikatakan, pembangunan TK Negeri baru akan dilakukan pada 2016. Sebanyak 2 TK Negeri akan segera dibangun guna memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini. ”Minimal memang di setiap kecamatan harus ada 1 TK Negeri, itu pun kalau dilihat jumlah SD Negeri sekarang masih kurang,” katanya.

Pembangunan TK Negeri tersebut akan dilakukan di Kecamatan Gunungpati dan Banyumanik.

Dijelaskan Bunyamin, saat ini TK PGRI yang berlokasi di wilayah SD Negeri yang notabene merupakan milik Pemkot Semarang memang telah membicarakan solusi penyelesaian persoalan tersebut.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Sovan Haslin Pradana mengatakan, dalam hal ini dewan mendorong penyelesaian persoalan penggunaan aset Pemkot Semarang tersebut. ”Kita akan terus mendorong agar persoalan ini segera terselesaikan,” ujarnya. (ewb/aro/ce1)