Sembunyikan Transaksi Mencurigakan, Terancam DTL

276
AMBIL PERAN: Seorang nasabah BPR Arto Moro tengah melakukan transaksi keuangan. BPR yang tergabung dalam Perbarindo, akan berperan aktif mengantisipasi TPPU. (ENY SUSILOWATI/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
AMBIL PERAN: Seorang nasabah BPR Arto Moro tengah melakukan transaksi keuangan. BPR yang tergabung dalam Perbarindo, akan berperan aktif mengantisipasi TPPU. (ENY SUSILOWATI/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
AMBIL PERAN: Seorang nasabah BPR Arto Moro tengah melakukan transaksi keuangan. BPR yang tergabung dalam Perbarindo, akan berperan aktif mengantisipasi TPPU. (ENY SUSILOWATI/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
AMBIL PERAN: Seorang nasabah BPR Arto Moro tengah melakukan transaksi keuangan. BPR yang tergabung dalam Perbarindo, akan berperan aktif mengantisipasi TPPU. (ENY SUSILOWATI/ JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Maraknya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sering terjadi akhir-akhir ini mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Di antaranya Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), juga menyiapkan langkah mengantisipasi terjadinya TPPU.

Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Komisariat Semarang, Teguh Sumaryono, mengungkapkan awal Februari 2016 mendatang, semua perbankan dan penyedia jasa keuangan (PJK) sudah harus melaporkan secara on line transaksi mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika ada pengurus yang tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang terjadi di perbankan atau lembaga keuangannya. Maka pengurus tersebut, namanya akan diumumkan di web PPATK dan masuk daftar tidak lulus (DTL). “Sehingga menghambat karirnya untuk menduduki jabatan tertentu di PJK manapun,” ungkap Teguh di sela acara pelatihan teknis pelaporan transaksi mencurigakan dari PPATK kepada anggota Perbarindo, kemarin.