PPP Djan Faridz Desak Disahkan

256
PROTES MENKUMHAM: Sejumlah demonstran dari GPK Jateng saat berorasi meminta SK Menkum HAM dicabut. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PROTES MENKUMHAM: Sejumlah demonstran dari GPK Jateng saat berorasi meminta SK Menkum HAM dicabut. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PROTES MENKUMHAM: Sejumlah demonstran dari GPK Jateng saat berorasi meminta SK Menkum HAM dicabut. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PROTES MENKUMHAM: Sejumlah demonstran dari GPK Jateng saat berorasi meminta SK Menkum HAM dicabut. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Kisruh diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum HAM No M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 yang mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya dibawah pimpinan M. Romahurmuziy (Romi) belum juga usai. Pasalnya massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Jawa Tengah masih menuntut dan mendesak Menkum HAM segera mencabut SK tersebut dan mengesahkan kubu Djan Faridz.

Aksi yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Jateng, Rabu (30/12) itu berlangsung sekitar 1 jam secara damai. Dalam orasinya yang dipimpin langsung Sekretaris GPK Jateng, Mustafid, pendemo mendesak Menkum HAM Yasonna Laoly segera mengesahkan DPP PPP kubu Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta sesuai dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

”Kami minta Menkum HAM segera mencabut surat keputusan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA),” kata Mustafid didampingi Bendahara Afif Widiyanto disambut teriakan demonstran lainnya.

Dewan Penasihat GPK Jateng M. Rofii secara tegas meminta pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap PPP. ”Kami mengharapkan agar hukum ditegakkan. Menteri yang kurang baik kinerjanya supaya dicopot,” tandas Rofii.