SEMARANG – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengurangi tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui kebijakan pemutihan denda administrasi dinilai cukup berhasil. Sejak diberlakukan pada 15 September 2015 lalu, pendapatan yang diraih pada 31 Desember 2015 mencapai Rp 94,602 miliar dari 167 objek pajak.

”Padahal yang kami targetkan hanya Rp 50 miliar. Ini berkat sosialisasi yang terus kami lakukan,” ujar Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng Hendri Santosa kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Ia mengakui, langkah ini cukup efektif untuk mengembalikan wajib pajak dalam membayar pajak. Mereka yang sebelumnya menunggak pajak 3-4 tahun akhirnya bersedia untuk mengaktifkan kembali. Ia bahkan menjanjikan akan memberikan doorprize kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu.

”Kami sudah bekerja sama dengan Jasa Raharja, Bank Jateng, dan Bank BRI untuk memberikan doorprize mobil Avanza pada akhir tahun. Selain itu, juga dilakukan undian berhadiah setiap empat bulan sekali,” bebernya.

Tidak hanya itu saja, Hendri mengaku akan terus melakukan penagihan secara door to door kepada wajib pajak. Selain itu, membuka layanan khusus dalam berbagai event seperti Car Free Day (CFD) di samping memaksimalkan layanan pembayaran melalui ATM BRI yang baru-baru ini diresmikan. ”Sejauh ini, pelayanan pembayaran pajak kendaraan sudah dilakukan di 98 Samsat se-Jateng, yang terdiri dari 37 Samsat induk, 10 Samsat pembantu, serta beberapa gerai dan drive thru,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, dalam merealisasikan target pendapatan pemprov harus lebih keras dalam bekerja. Menurutnya, sejauh ini pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dinilai sudah cukup baik, meskipun masih ada potensi pendapatan lain yang semestinya dapat digali lebih dalam. ”Meski target pendapatan tahun 2015 tidak terpenuhi, pada 2016 mendatang diharapkan DPPAD bisa memenuhi target sesuai yang diharapkan,” kata politikus PDI Perjuangan itu. (fai/ric/ce1)